Skip to main content

Pimpinan DPRD : Vaksinasi Bukan Berarti Kebal akan Penularan Covid-19


Mediabidik.com
- Sembilan anggota termasuk Ketua DPRD Surabaya diketahui terkonfirmasi Covid-19. Mereka saat ini sedang menjalani isolasi dan perawatan di rumah sakit. Penularan Covid-19 terhadap pada legislator itu, cukup mengejutkan. Karena mereka sudah dilakukan vaksinasi Covid-19, pada awal program vaksinasi massal terhadap para pelayan publik, Februari 2021 lalu.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti saat konferensi pers secara daring pada Jum'at (11/06/2021) mengakui, kalau mereka sudah mendapatkan vaksinasi. Namun itu bukan berarti mereka kebal akan penularan Covid-19.

"Memang sebagian besar sudah vaksin, tapi vaksinasi itu sifatnya hanya mengurangi tingkat penularan dan keparahan," ungkapnya.

Berdasarkan kenyataan itu, Reni berpesan kepada masyarakat supaya tidak mengendorkan niatan untuk vaksinasi. "Yang penting selalu memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas," terangnya.

Reni juga mengatakan bakal berkonsultasi dengan pihak terkait, apakah perlu dilakukan tes untuk mengetahui apakah, virus yang menulari sejumlah anggota dewan tersebut merupakan varian baru Covid-19.

Sementara itu Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono juga mengatakan tidak tahu, apakah virus yang menulari dirinya dan 8 anggota dewan lainnya merupakan varian baru virus Corona.

"Namun yang pasti mereka yang terpapar sudah melakukan isolasi dan dirawat di rumah sakit," terangnya.

Selain itu menurut Adi, juga sudah dilakukan tracing terhadap siapa saja anggota dewan yang sudah melakukan kontak erat dengan penderita. "Kalaupun ada yang tidak melakukan kontak erat, tetap harus menunjukkan hasil swab negatif saat datang ke kantor Dewan," pungkas Adi. (pan) 

Foto : Reni Astuti Wakil Ketua DPRD kota Surabaya 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63