Skip to main content

Dewan Dukung langkah Pemkot Surabaya Perpanjang PPKM Mikro


Mediabidik.com – Komisi A DPRD Kota Surabaya menilai, kebijakan Pemkot Surabaya menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan skala mikro memang salah satu jalan efektif, untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 yang belakangan kembali naik tajam.

Sebelumnya, pada Sabtu (26/06/21), Walikota Surabaya melakukan sosialisasi yang diikuti oleh Kepala Perangkat Daerah (OPD), Camat beserta seluruh stakeholders di Kota Surabaya ini menjelaskan bahwa PPKM Mikro di Kota Surabaya mulai berlaku tanggal 22 Juni 2021 sampai 5 Juli 2021.
Hal ini sebagaimana tercantum dalam SE bernomor 443/6912/436.8.4/2021 tentang penerapan kembali PPKM Mikro di Kota Surabaya.

Wali Kota Eri mengatakan, bahwa SE tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 2021 serta Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 357 / KPTS / 013 / 2021 tentang perpanjangan PPKM Mikro. 

"Sudah ada surat yang dikeluarkan dari Mendagri dan Gubernur Jawa Timur, kita tindak lanjuti dengan mengeluarkan SE ini," kata Wali Kota Eri dalam sosialisasi tersebut.

Menanggapi soal PPKM Mikro di Surabaya, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Josiah Michael mengatakan, sebenarnya sangat disayangkan karena jelas akan mempengaruhi kegiatan usaha. 

"Tapi kita tidak punya pilihan lain, karena angka covid naik tajam. "ujarnya melalui pesan singkat what's app, Minggu (26/06/21).

Ia menjelaskan, kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang dulu diawal pandemi Covid-19 disebut PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) memang kebijakan pemerintah pusat, untuk menekan angka kasus baru Covid-19. 
Terbukti, jelas politisi milenial PSI Surabaya ini, saat PPKM Mikro yang pertama mampu menekan laju peredaran virus corona Covid-19 di Surabaya, maupun nasional. 

"Untuk itu saya harapkan masyarakat benar-benar mematuhi protokol kesehatan dengan baik, jangan bandel lagi, supaya tidak mengulangi fase seperti ini lagi yaitu, PPKM Mikro." tegasnya.

Saat ditanya soal warga luar Surabaya yang bekerja di Surabaya harus wajib membaya Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) selama PPKM Mikro, Josiah Michael mengatakan, aturan dibuat tentu untuk kebaikan bersama-sama, terlebih ini soal kita perang habis-habisan melawan Virus Corona.

Jadi, jelas Josiah, surat edaran Walikota Surabaya tentang PPKM Mikro ini untuk melindungi warganya, sehingga orang luar yang masuk ke Surabaya memang seyogyanya membawa SIKM agar Surabaya zero Covid-19.

"Saya pikir di Jakarta dan daerah lain juga seperti itu, saat PPKM Mikro diberlakukan maka warga luar kota wajib membawa SIKM. Oleh karenanya saya meminta kepada warga patuhi prokes, ini benteng terakhir kita menahan serangan virus corona." ungkapnya.(pan)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63
69 comments
Read more

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh
207 comments
Read more

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni
136 comments
Read more