Skip to main content

Peduli Kemanusiaan, Baguna DPD PDIP Jatim Gelar Bansos di Desa Sidodowo Lamongan


Mediabidik.com
- Penyadaran kepada masyarakat terkait covid perlu di tingkatkan lagi khususnya masyarakat pedesaan. Status aib bagi mereka yang terkena covid perlu dihapuskan dari pandangan masyarakat. Hal ini tampak dari temuan tim Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD Jatim dan DPC PDI Perjuangan Lamongan untuk melakukan kegiatan bansos dengan memberikan layanan tes swab antigen gratis serta membagikan obat-obatan kepada warga, Desa Sidodowo, kecamatan Modo kabupaten Lamongan, Selasa (15/06/21).

Dipimpin Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Kusnadi dan diikuti Ketua DPC PDI-P Lamongan Saim dan Bendahara Fujika Sena Oktavia, Tim Baguna menyisir door to door untuk melakukan tindakan persuasif, membujuk kepada warga agar bersedia melakukan tes swab antigen di rumah Kepala Dusun Kedung Dowo.

Dari 200 Kepala Keluarga yang terdiri dari 700 penduduk, tercatat hanya 10 orang yang bersedia secara sukarela untuk memeriksa kesehatannya, empat diantaranya mendapati hasil tes positif.  

"Kami berupaya semaksimal mungkin, untuk membantu tracing sebaran kasus positif yang tengah menjangkiti warga. Namun, usaha kami mentok karena ada penolakan dari masyarakat," kata Saim Ketua DPC PDI-P Lamongan 

Mengetahui hal tersebut, Bendahara DPC PDI-P Lamongan, Fujika Sena Oktavia, melakukan pendekatan lebih lanjut kepada warga. 

Politisi wanita asli Lamongan ini, mendapati temuan dilapangan bahwa edukasi ataupun penyuluhan secara komprehensif, yang diperoleh oleh warga berkaitan tentang virus covid-19 perlu dilakukan secara intens lagi.

"Setelah saya berbicara empat mata dengan beberapa warga, banyak diantara mereka yang takut diperiksa ternyata positif akan membawa dampak sosial bagi mereka. Mereka akan dikucilkan. Lingkungan akan menjauhi mereka dan keluarganya," ungkapnya.

"Pemerintah harus turun lakukan pemahaman yang lebih konprehensif lagi kepada masyarakat terkait covid ini. Sehingga akan membuat kesadaran bersama masyarakat akan bahayanya covid ini," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPD PDI-P Jatim  Kusnadi menyebutkan, yang paling mengkhawatirkan dari situasi masyarakat di Desa Sidodowo adalah kondisi psikologis mereka. Ditengah minimnya, pengetahuan masyarakat tentang virus corona, mereka juga salah dalam melakukan treatment kepada warga yang dinyatakan positif. 

"Ini sebenarnya persoalan klasik sejak pertama kalinya virus covid-19 merebak. Dimana warga yang dinyatakan positif, lalu dikucilkan secara kehidupan sosial di lingkungannya sendiri. Dan ternyata, hal demikian masih terjadi di Lamongan," ungkapnya.

Kata Kusnadi hal ini diyakini juga terjadi dibeberapa wilayah di Jatim, anggapan bahwa aib bagi mereka yang terkena covid masih terjadi. Sehingga perlu melibatkan masyarakat lingkungan sendiri untuk pemahaman dan penanganan covid di wilayahnya.

"Tokoh masyarakat, RT-RW dan ulama lokal harus benar benar diajak untuk menjadi garda terdepan dalam pemahaman covid di wilayahnya," jelasnya.

Politisi yang juga Ketua DPRD Jatim ini menambahkan, dia akan berdialog kembali secara intens dengan Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk menemukan langkah-langkah selanjutnya. 

"Tentu dalam hal teknis kita percayakan leading sector nya dinas kesehatan. Ya, cuman yang terpenting bagi saya, agar bisa menghentikan salah kaprah seperti ini. Sebab, kesehatan psikis bisa memengaruhi kesehatan pasien covid-19 hingga 50% signifikansinya. Oleh karena itu, siapapun diantara warga kita yang positif terjangkit, harus kita support segala kebutuhan logistic dan kenyamanan tinggalnya," pungkasnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama