Skip to main content

Hadapi Lonjakan Covid-19 di Bangkalan, Komisi E Desak Pemprov Jatim Turun Tangan


Mediabidik.com
- Komisi E DPRD Jatim meminta pemerintah provinsi Jatim segera mengerahkan bantuannya untuk menghadapi lonjakan Covid 19 yang terjadi di Bangkalan. Ini perlu dilakukan agar persoalan yang terjadi di Bangkalan tidak semakin parah. 

Anggota Komisi E DPRD Jatim Adam Rusydi megatakan dari kondisi dilapangan saat ini masyarakat Bangkalan memerlukan support penuh dari pemerintah provinsi Jatim.

Desakan ini kata Adam perlu disampaikannya setelah hari ini, Minggu (6/6/2021) Madura seolah di lockdown total, karena jalur dari Madura terjadi antrian hingga 5 Km dipintu gerbang Jembatan Suramadu sisi Surabaya dan Bangakalan.

"Dampak dari munculnya surat edaran pemerintah kabupaten Bangkalan, Dinas Kesehatan UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu yang menyampaikan situasi dan kondisi perkembangan kasus penyebaran penularan virus Covid 19 yang ada di kabupaten Bangkalan khususnya di UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan, dalam beberapa hari ini mengalami peningkatan kasus yang signifikan serta adanya tenaga kesehatan di UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan yang terkonfirmasi serta meninggal dunia. Sehingga akhirnya mereka yang mau keluar dan masuk Madura harus dilakukan swab antigen, dan menyebabkan kemacetan yang mengular," kata Adam. 

Agar tidak menimbulkan gejolak dan situasi yang tidak kondusif, politisi Golkar ini mendesak Pemprov Jatim segera mungkin membantu pemkab Bangkalan dengan membuat beberapa kebijakan. "Salah satunya adalah dengan membantu pemkab Bangkalan untuk melakukan tracyng kepada warga Bangkalan baik dengan swab antigen atau genose. Yang kedua adalah ini juga termasuk untuk Pemkot Surabaya, mereka warga Surabaya yang bekerja di Madura atau sebaliknya orang Madura yang bekerja di Surabaya di minta untuk Work From Home atau bekerja dari rumah saja, "harapnya. 

"Hari Minggu saja anterannya sudah sepanjang ini, apalagi jika hari hari aktif besok. Maka minimal ada kebijakan bagai warga Bangkalan jika ingin bepergian harus swab antigen terlebih dahulu, namun jika swab antigen terlalu mahal bisa disediakan tes Genose yang relatif murah," kata Adam dengan nada khawatir.

Wakil rakyat Jatim yang juga Ketua DPD Golkar Sidoarjo ini mengaku salut dengan walikota Surabaya yang sigap mengambil kebijakan, "Saya salut untuk walikota Eri Cahyadi yang sigap dalam mencegah penyebaran covid dengan varian baru. Semoga Surabaya dan wilayah lain tetap waspada dan mengantispasi sedini mungkin agar tetap bisa mengendalikan kondisi yang sudah baik saat ini," tandasnya.

seperti diketahui, Sabtu (5/6/2021) kemarin terbit surat edaran bernomor: 445/3340/433.102.1/2021i, tertanggal 5 Juni 2021 itu ditujukan kepada Bupati Bangkalan terkait perihal permohonan lock down ruang IGD.

Surat tersebut memohon kepada Bupati Bangkalan untuk memberikan ijin menutup sementara pelayanan di IGD sejak hari ini sampai 3 (tiga) hari kedepan yaitu hari Sabtu sampai dengan Selasa Tanggal 5 - 8 Juni 2021 (situasional) guna melindungi tenaga kesehatan di UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni