Skip to main content

Tetap Tolak Raperda Kekayaan Daerah, KPSIS Kembali akan Demo DPRD Surabaya


Mediabidik.com
- Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya (KPSIS) hari ini, Senin (21/06/21) kembali akan menyerbu gedung DPRD Kota Surabaya, untuk menuntut pembatalan pengesahan Raperda Retribusi Pemakaian Aset Kekayaan Daerah Kota Surabaya.

Seperti diketahui, KPSIS merupakan sebuah wadah perjuangan warga surat ijo terbesar dan paling aktif memperjuangkan warga Surat Ijo, melalui tuntutan hukum di Pengadilan maupun ke badan aligitasi seperti, Komisi Informasi Publik, Ombudsman dan juga puluhan kali melakukan demo selama masa pandemi ini. 

Ketua Umum KPSIS, Harjono mengatakan, ratusan warga pemegang surat ijo kembali akan melakukan aksi demontrasi di gedung DPRD Kota Surabaya, Pemkot Surabaya, dan kantor Gubernur Jawa Timur.

"Tuntutan demo yaitu, menolak pengesahan Raperda DPRD Kota Surabaya tentang, retribusi pemakaian kekayaan daerah terutama, Ijin Pemakaian Tanah atau IPT." ujarnya kepada media di Surabaya, Minggu malam (20/06/21).

Harjono menjelaskan, berkaitan dengan statement Walikota Eri Cahyadi dan Wawali Armuji di berbagai kesempatan, bahwa urusan Surat Ijo telah diserahkan ke pemerintah pusat, maka kami minta kepada Pemkot dan DPRD Kota Surabaya tidak mengesahkan Reperda diatas bagian  mengenai retribusi Surat Ijo.

Ia menegaskan, dengan diserahkannya  masalah surat ijo dari Pemkot Surabaya ke pemerintah pusat, seharusnya otomatis ada moratorium ( Penghentian Tagihan ), karena tanah Surat Ijo menjadi status quo.

Tapi apa yang terjadi, jelas Harjono, Pemkot dan DPRD kota Surabaya malahan membuat dan hendak mensahkan Raperda yang makin memberatkan beban rakyat, ditambah denda-denda dan ancaman pidana, serta mengikutsertakan jajaran samping dalam penagihan retribusi surat ijo

"Ini kan bertolak belakang dengan pernyataan diatas, ko seperti kembali ke zaman kolonial sebagai bentuk penjajahan baru. Reperda diatas tadi jelas Raperda Represif."tegas Harjono.

Dirinya kembali menjelaskan, Pemkot Surabaya jika memang mau diberlakukan suatu aturan hendaknya tidak digebyah uyah, harus terlebih dahulu dilakukan suatu kalsifikasi penggolongan yaitu, apakah surat ijo itu berasal dari tanah ex Eigendom Verponding (Eigendom Murni), ex Partikelir, ex Tanah Gemeente ( Eigendom Gemeente ), ex tanah ganjaran, ex tanah fasum pengembang . 

"Jangan ada upaya pengkaburan asal usul tanah ini sangat penting. Presiden Jokowi sendiri sudah menegaskan kepada seluruh pemerintah daerah, jangan ada lagi Perda-Perda baru yang malah memberatkan rakyat. Lah kok Surabaya malah buat Raperda baru yang menindas warga pemegang surat ijo."tuturnya.

Harjono kembali mengatakan, DPRD Kota Surabaya kami nilai tidak bisa mewakili aspirasi masyarakat, tapi malahan mewakli aspirasi Pemkot dengan menekan kami warga Surat Ijo.

Hal ini terlihat ketika rapat dengar pendapat, mengenai Retribusi Surat ijo tgl 25 Mei 2021 di gedung DPRD Kota Surabaya, dengan dalih mau tidak mau bahwa raperda ini harus disahkan, karena sudah diajukan Pemkot Surabaya.

Ironisnya, kata Harjono, rapat berakhir dengan pengusiran rakyat oleh wakil rakyat di gedung DPRD kota Surabaya, ini karena anggota dewan merasa terpojok tidak menguasai permasalahan.

"Jadi karena aspirasi kami belum diperjuangkan oleh anggota dewan, maka hari ini kami akan menyerbu gedung DPRD Kota Surabaya." ungkapnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63