Skip to main content

Agar Ekonomi Bangkit, Komisi B Jatim Desak Dinas Pariwisata Aktif Promosikan Tempat Wisata


Mediabidik.com
- Pimpinan Komisi B DPRD Jatim, Mahdi meminta Dinas Priwisata Jatim diminta untuk melalukan inventarisasi tempat tempat wisata yang ada di Jatim yang sudah buka kembali untuk segera diumumkan ke masyarakat. Hal ini menyusul kebijakan pemerintah memberikan kelonggaran tempat wisata kembali beroperasi di masa pendemi covid saat ini.

"Mana saja tempat tempat wisata yang sudah buka, publikasikan ke masyarakat, sehingga masyarakat tahu. Sehingga tempat tempat wisata kembali bergeliat setelah vakum saat awal pandemi covid- 19 kemarin," ujarnya disela monitoring Komisi B DPRD Jatim di Citra Alam Mulia Probolinggo (Pekalen Rafting), Sabtu (5/6/2021).

Kata Mahdi, selain itu dinas pariwisata diminta untuk melakukan pembinaan dan pantauan juga kepada tempat wisata yang buka untuk menerapkan prokes ketat.

"Ini perlu dilakukan agar dalam pembukaan tempat wisata tidak muncul klaster klaster baru covid- 19. Tempat wisata buka tapi prokes harus tetap dilakukan untuk kepentingan bersama, " jelas politisi PPP asal Dapil Pasuruan -Probolinggo.

Sementara itu anggota Komisi B lainnya Rohani Siswanto menambahkan, saat ini semua harus berperan dalam ikut mempromosikan tempat-tempat wisata di Jatim yang sudah buka kepada masyarakat.

"Propinsi, Kabupaten/Kota, pegiat wisata harus bersama sama untuk mensosialisasikan pembukaan tempat tempat wisata kepada masyarakat agar mereka mengatahui, setelah sekian lama tempat-tempat wisata banyak yang tutup akibat pandemi covid," ujarnya.

Kalaupun saat ini masih banyak tempat wisata yang sepi meski sudah dibuka, kata politisi Partai Gerindra ini, dikarenakan masih minimnya informasi kemasyarakat sudah bukanya tempat wisata yang ada di Jatim.

Sehingga saat ini Dinas Priwisata Jatim juga harus aktif dalam menyampaikan kemasyarakat tempat-tempat wisata di Jatim yang sudah buka dan beroperasi.

"Dinas Priwisata harus lakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan pelaku usaha wisata untuk sama sama mempublikasikan tempat-tempat wisata yang sudah buka dan beroperasi lagi," ungkapnya.

"Dengan begitu masyarakat bisa megetahui dan merencanakan lakukan perjalanan wisata. Ingat wisata butuh perencanaan. Sehingga dengan mengetahui, masyarakat bisa merencanakan mau wisata kemana," lanjutnya.

Politisi asli Pasuruan ini juga meminta Dinas Pariwisata dalam setahun ini harus lakukan langkah langkah promosi dalam menyampaikan info tempat wisata yang sudah buka untuk menggairahkan kembali tempat wisata di Jatim.

"Dinas Pariwisata jangan hanya duduk duduk di Kantor. Lakukan aksi-aksi nyata dilapangan dalam mempromosikan dibukannya kembali tempat wisata di Jatim. Gandeng pegiat wisata online yang banyak saat ini untuk promosi. Kalau hanya diam saja tampa lakukan aksi nyata, jangan harap tempat wisata segera kergeliat pasca di tutup dalam jangka waktu yang lama kemarin akibat pandemi Covid- 19," pungkasnya. ( rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63