Skip to main content

Angka Penularan Covid Tinggi, Prokes Masuk di Gedung Dewan Diperketat


Mediabidik.com - Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah mengatakan, aktifitas di gedung DPRD Kota Surabaya akan diperketat dengan protokol kesehatan (Prokes) menyusul tingginya penularan Covid-19.

Laila Mufidah menjelaskan, berdasarkan pertemuan antara Badan Musyawarah DPRD Surabaya, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, menghasilkan beberapa hal terkait dengan pengetatan protokol kesehatan. 

"Kegiatan rapat diusahakan dilakukan secara daring. Kalaupun harus tatap muka, jumlah yang hadir sebanyak 25 persen dari kapasitas ruangan," terang Laila Mufidah saat ditemui diruang kerjanya pada Senin (28/06/2021).

Laila kembali mengatakan untuk rapat dengar pendapat dengan masyarakat, dilakukan diruang terbuka. Bisa di halaman gedung dewan, atau di alun-alun Suroboyo.

Kedatangan tamu diperketat mulai dari pintu masuk gedung DPRD. Setiap tamu wajib memakai dobel masker.

"Tes Swab kepada anggota dewan dilakukan dua minggu sekali setiap hari Rabu, sedangkan untuk PNS Dan pekerja out sourching di lingkungan dewan bisa dilakukan di Puskesmas," tambah Laila.

Setiap ruangan gedung akan dilengkapi air purifer hepafilter. Sedangkan hasil tes GeNose tidak dijadikan acuan.

"Kita berharap pengetatan prokes ini akan mencegah penularan Covid-19 di lingkungan gedung dewan," pungkas Laila Mufidah.

Banyaknya Wakil Rakyat di DPRD Yos Sudarso yang terpapar Covid-19, 'memaksa' pimpinan Yos Sudarso bertindak. Salah satu tindakannya adalah mencarikan solusi agar kegiatan Wakil Rakyat tetap berjalan, utamanya terkait dengan rapat Pemerintah Kota Surabaya alias Pemkos.

Ditemui di ruang kerjanya Laila Mufidah S.Ag Wakil Ketua DPRD Yos Sudarso mengungkapkan, seiring dengan PPKM Mikro, unsur pimpinan dewan mencarikan solusi agar gedung dewan aman dari penyebaran covid-19. "Bamus sudah menghasilkan beberapa keputusan," cetus Laila Mufidah di ruang kerjanya (28/6/2021).

Terkait dengan hal tersebut, politisi PKB itu menjelaskan, salah satu keputusannya adalah, agenda rapat di dewan hanya fokus pada rapat dengan OPD-OPD. "Untuk OPD kan secara berkala melakukan swab. Jadi, untuk agenda rapat dengan OPD bisa online atau bahkan ofline," tuturnya.

Namun ungkapnya, meski bisa ofline, rapat-rapat dengan OPD harus mematuhi prokes yang sudah dlditetapkan oleh Pemerintah. "Agenda di dewan kita fokus pada rapat dengan OPD, untuk rapat dengan masyarakat masih kita usulkan," ujarnya.

"Apakah warga yang mau rapat dengan dewan harus PCR atau tidak, kita lihat perkembangan dulu, dan akan kita bahas dalam rapat unsur pimpinan," pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang diterima rajawarta, hari ini (28/6/2021), rapat pimpinan dewan berbuah 7 keputusan. Pertama, Rapat di DPRD dilakukan secara daring. Jika rapat tatap muka, maksimal 25 persen dari kapasitas ruang. Kedua, Rapat DPRD dengan masyarakat sebaikannya dilakukan di ruang terbuka/luar ruangan.

Keputusan ketiga adalah, dilakukan pengetatan tamu mulai dari pintu masuk DPRD, dan diharuskan memakai masker dobel. Keempat, GeNose tidak dipakai untuk acuan tes covid.

Kelima, penggunaan purifier hepafilter di setiap ruangan DPRD. Keenam, tes swab 50 anggota dewan dilakukan di gedung dewan setiap hari Rabu, 2 Minggu sekali difasilitasi Dinas Kesehatan. Dan ke tujuh, untuk PNS dan OS bisa tes swab di Puskesmas terdekat. (pan) 
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt
221 comments
Read more

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63
77 comments
Read more

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama
Post a Comment
Read more