Legislator Demokrat Jatim Tegaskan Tolak Wacana PPN Sembako

Mediabidik.com - Anggota DPRD Jawa Timur Dr. Agung Mulyono dengan tegas menolak wacana pemerintah pusat yang akan memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk komoditas sembako, yang mana rencana tersebut sebelumnya tertuang dalam revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (UU KUP).

Disampaikan dr.Agung saat ini sektor pertanian dan kelautan kita sedang lesuh selama pandemi berlangsung bahkan teracam merugi setiap kali panen.

"Petani mengaku biaya produksi lebih mahal dibanding hasilnya atau outputnya. Disaat panen harga turun sedang biaya produksinya sangat tinggi sekali, "tegas dr. Agung saat di temui di Gedung DPRD Jatim, Senin (14/6/2021).

Ditegaskan anggota Komisi B DPRD Jatim Bidang Perekonomian ini bahwa kondisi petani saat ini lagi kolep .

sehingga rencana penerapan PPN untuk sembako itu justru akan memberatkan bagi masyarakat kecil.

"Intinya saya menolak karena sebagai anggota Komisi B merasakan sektor pertanian dan kelautan mengeluh dan rugi selama ini. Terutama kondisi pandemi, "kata Anggota fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim.

Apalagi, terang dr Agung,p nantinya akan dikenakan PPN, mereka pasti berdampak. Apa artinya kita peduli wong cilik (rakyat kecil) ternyata sekarang wong cilik dikenakan pajak.

Pihaknya pun berharap pemerintah dapat mengkaji ulang rencana penerapan PPN sembako. Oleh karenanya, dr Agung menyarankan kepada Pemerintah agar memilih jalan lain dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.

"Jadi saya berharap Pemerintah berpikir ulang. Kalau toh harus dikenakan, opsi terakhirlah. Ada banyak jalan atau pos yang lain. Jadi sekali lagi, saya wakil Fraksi Demokrat di Komisi B DPRD Jatim menolak dengan segala pertimbangan tadi," pungkasnya.(rofik)

Comments

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Mediabidik.com

Search This Blog