Skip to main content

Legislator Demokrat Jatim Tegaskan Tolak Wacana PPN Sembako


Mediabidik.com
- Anggota DPRD Jawa Timur Dr. Agung Mulyono dengan tegas menolak wacana pemerintah pusat yang akan memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk komoditas sembako, yang mana rencana tersebut sebelumnya tertuang dalam revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (UU KUP).
Disampaikan dr.Agung saat ini  sektor pertanian dan kelautan kita sedang lesuh selama pandemi berlangsung bahkan teracam merugi setiap kali panen.

"Petani mengaku biaya produksi lebih mahal dibanding hasilnya atau outputnya. Disaat panen harga turun sedang biaya produksinya sangat tinggi sekali, "tegas dr. Agung saat di temui di Gedung DPRD Jatim, Senin (14/6/2021).

Ditegaskan anggota Komisi B DPRD Jatim Bidang Perekonomian ini bahwa kondisi petani saat ini lagi kolep .
sehingga rencana penerapan PPN untuk sembako itu justru akan memberatkan bagi masyarakat kecil.

"Intinya saya menolak karena sebagai anggota Komisi B merasakan sektor pertanian dan kelautan mengeluh dan rugi selama ini. Terutama kondisi pandemi, "kata Anggota fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim.

Apalagi, terang dr Agung,p nantinya akan dikenakan PPN, mereka pasti berdampak. Apa artinya kita peduli wong cilik (rakyat kecil) ternyata sekarang wong cilik dikenakan pajak.
Pihaknya pun berharap pemerintah dapat mengkaji ulang rencana penerapan PPN sembako. Oleh karenanya, dr Agung menyarankan kepada Pemerintah agar memilih jalan lain dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.

"Jadi saya berharap Pemerintah berpikir ulang. Kalau toh harus dikenakan, opsi terakhirlah. Ada banyak jalan atau pos yang lain. Jadi sekali lagi, saya wakil Fraksi Demokrat di Komisi B DPRD Jatim menolak dengan segala pertimbangan tadi," pungkasnya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni