Skip to main content

Politisi Demokrat Jatim Tolak Penerapan PPN Sembako Dan Pendidikan


Mediabidik.com
- Wakil Ketua DPD Demokrat Jawa Timur M.Samwil menolak rencana pemerintah untuk menerapkan Pajak Pertahanan Nilai (PPN) sembako dan pendidikan.

Kebijakan itu dinilai tidak tepat dan membuat masyarakat kecil terpuruk saat pandemi Covid 19.

"Pajak pendidikan dan sembako masih tdk relevan dg kondisi masyarakat saat ini suasana ekonomi turun sebab covid 19," katanya ,"Kamis ( 17/6).

Dikatakan Samwil, seharusnya pada masa Pendemi Covid 19, pemerintah memberikan subsidi kepada para petani dan sektor pendidikan. Sehingga, harga sembako di pasaran bisa stabil dan menguntungkan masyarakat kecil.

"Subsidi pendidikan bisa diberikan saat proses belajar mengajar dengan sistem daring terutama memberikan pendidikan dan kuota internet gratis tidak Malang membebani dengan PPN," tambahnya.

Anggota DPRD Jatim  dari Dapil Gresik-Lamongan itu berharap Pemerintah membatalkan rencana untuk memberikan pajak pada sektor tersebut.

 Pemerintah harus mendengarkan hati nurani rakyat, yang merasa keberatan karena pada Covid 19 sangat memukul masyarakat kecil baik di segala bidang.

"Pemerintah harus peka dan melihat situasi kebatinan masyarakat kecil. Mereka sudah sangat menderita dan membutuhkan bantuan, bukan malah dibebani pajak," jelasnya.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana menerapkan kebijakan PPN sembako dan pendidikan. Kebijakan itu ditentang masyarakat karena dinilai makin membuat ekonomi rakyat kecil terpuruk.(rofik)

teks foto : M.Samwil Anggota DPRD Jatim Fraksi Partai Demokrat.

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Hari Pahlawan 10 November

Ucapan HUT Partai NasDem ke 10