Skip to main content

Baktiono : PAD Turun Proyek Pembangunan Fisik Belum Bisa Dilaksanakan


Mediabidik.com
– Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya sampai triwulan ke dua tahun ini, sangat berdampak pada proyek pembangunan infrastruktur salah satunya Penerangan Jalan Umum (PJU).  

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono mengakui, proyek di Surabaya masih belum jalan termasuk proyek penggantian lampu penerangan jalan dari lampu Mercuri (kuning) ganti ke lampu LED. 

Untuk itu, kata Baktiono, warga kota Surabaya diharap bersabar jika Pemkot Surabaya belum melakukan perbaikan lampu jalan atau proyek perbaikan lainnya, karena Pemkot masih fokus pada percepatan penanganan pandemi Covid-19.

"Kalau nanti keadaan sudah normal, dan sektor pendidikan serta kesehatan sudah dipenuhi maka sektor lainnya tentu akan dipenuhi demi pembangunan kota Surabaya. "ujarnya di Surabaya, Kamis (10/06/21).

Ia menambahkan, meski proyek stagnan namun untuk sektor pemeliharaan seperti, pengerukan sungai, selokan, taman, kebersihan itu tetap wajib harus dilakukan agar Surabaya masih tetap baik, indah, dan ramah lingkungan.

Baktiono menjelaskan, PAD Kota Surabaya yang turun tentu proyek pembangunan fisik belum bisa dilaksanakan. Misalnya untuk pembangunan gedung sekolah saja, itu Pemkot Surabaya belum punya duitnya meskipun sudah dianggarkan.

Dirinya menerangkan, PAD turun faktor utamanya adalah satu, pendapat daerah minim, kedua, tidak ada Dana Alokasi Khusus (DAU) dari pemerintah pusat dan ini di semua daerah bukan hanya di Surabaya saja.

Karena memang, kata Baktiono, pendapatan pemerintah pusat juga menurun, baik disktor pariwisata, ekspor-impor, investasi banyak berkurang, maka pembangunan sementara di hentikan.

"APBD Kota Surabaya tahun 2021 yang sebelumnya dianggarkan Rp10,3 triliun diturunkan menjadi Rp9,3 triliun, dan ternyata dampak Covid-19 ini masih terus berlangsung bahkan muncul varian baru di Bangkalan Madura, tentu Pemkot Surabaya semakin fokus pencegahan masuknya varian baru virus Corona di Surabaya. Jadi soal proyek masih belum tahu kapan dijalankan. "terangnya.

Baktiono kembali menambahkan, terpenting saat ini warga kota Surabaya harus tetap disiplin protokol kesehatan, jangan sampai kondisi Surabaya soal Covid-19 sudah membaik lantas kita lengah malah nanti pandemi Covid-19 tumbuh kembali.

"Kami memaklumi jika Pemkot Surabaya belum bisa melanjutkan pembangunan fisik, karena memang uangnya minim sekali." tuturnya.

Ia kembali mengatakan, Komisi C pernah menyarankan ke Pemkot Surabaya jika memang sudah ada rencana membangun silahkan dikerjakan saja, soal uangnya bisa di clear kan dibelakang, namun masih banyak kontraktor meragukan sehingga kontraktor yang sudah ditunjuk Pemkot Surabaya juga tidak berani membangun atau mengerjakan proyek.

"Saat ini kontraktor juga ragu jika proyek dikerjakan, pembayaran ditunda tanpa batas waktu." ungkapnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...