Skip to main content

Baktiono : PAD Turun Proyek Pembangunan Fisik Belum Bisa Dilaksanakan


Mediabidik.com
– Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya sampai triwulan ke dua tahun ini, sangat berdampak pada proyek pembangunan infrastruktur salah satunya Penerangan Jalan Umum (PJU).  

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono mengakui, proyek di Surabaya masih belum jalan termasuk proyek penggantian lampu penerangan jalan dari lampu Mercuri (kuning) ganti ke lampu LED. 

Untuk itu, kata Baktiono, warga kota Surabaya diharap bersabar jika Pemkot Surabaya belum melakukan perbaikan lampu jalan atau proyek perbaikan lainnya, karena Pemkot masih fokus pada percepatan penanganan pandemi Covid-19.

"Kalau nanti keadaan sudah normal, dan sektor pendidikan serta kesehatan sudah dipenuhi maka sektor lainnya tentu akan dipenuhi demi pembangunan kota Surabaya. "ujarnya di Surabaya, Kamis (10/06/21).

Ia menambahkan, meski proyek stagnan namun untuk sektor pemeliharaan seperti, pengerukan sungai, selokan, taman, kebersihan itu tetap wajib harus dilakukan agar Surabaya masih tetap baik, indah, dan ramah lingkungan.

Baktiono menjelaskan, PAD Kota Surabaya yang turun tentu proyek pembangunan fisik belum bisa dilaksanakan. Misalnya untuk pembangunan gedung sekolah saja, itu Pemkot Surabaya belum punya duitnya meskipun sudah dianggarkan.

Dirinya menerangkan, PAD turun faktor utamanya adalah satu, pendapat daerah minim, kedua, tidak ada Dana Alokasi Khusus (DAU) dari pemerintah pusat dan ini di semua daerah bukan hanya di Surabaya saja.

Karena memang, kata Baktiono, pendapatan pemerintah pusat juga menurun, baik disktor pariwisata, ekspor-impor, investasi banyak berkurang, maka pembangunan sementara di hentikan.

"APBD Kota Surabaya tahun 2021 yang sebelumnya dianggarkan Rp10,3 triliun diturunkan menjadi Rp9,3 triliun, dan ternyata dampak Covid-19 ini masih terus berlangsung bahkan muncul varian baru di Bangkalan Madura, tentu Pemkot Surabaya semakin fokus pencegahan masuknya varian baru virus Corona di Surabaya. Jadi soal proyek masih belum tahu kapan dijalankan. "terangnya.

Baktiono kembali menambahkan, terpenting saat ini warga kota Surabaya harus tetap disiplin protokol kesehatan, jangan sampai kondisi Surabaya soal Covid-19 sudah membaik lantas kita lengah malah nanti pandemi Covid-19 tumbuh kembali.

"Kami memaklumi jika Pemkot Surabaya belum bisa melanjutkan pembangunan fisik, karena memang uangnya minim sekali." tuturnya.

Ia kembali mengatakan, Komisi C pernah menyarankan ke Pemkot Surabaya jika memang sudah ada rencana membangun silahkan dikerjakan saja, soal uangnya bisa di clear kan dibelakang, namun masih banyak kontraktor meragukan sehingga kontraktor yang sudah ditunjuk Pemkot Surabaya juga tidak berani membangun atau mengerjakan proyek.

"Saat ini kontraktor juga ragu jika proyek dikerjakan, pembayaran ditunda tanpa batas waktu." ungkapnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh