Muncul Varian Baru Covid-19, Pimpinan DPRD Jatim Desak Pemprov Lebih Serius Menangani

Mediabidik.com - Pimpinan DPRD Jatim Anwar Sadad minta Pemprov Jatim lebih serius dalam menangani masuknya varian baru Covid 19 yang dibawa Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pasalnya varian baru Covid-19 itu diduga memicu penularan yang tinggi di beberapa kabupaten/kota di Jatim.

"Pemprov harus lebih serius menangani kasus Covid-19 varian baru. Artinya jangan dianggap enteng, bisa jadi strategi yang sudah dipakai tidak akan bisa sama lagi digunakan menurunkan penularan Covid 19," kata Anwar Sadad , Sabtu (12/6/2021). Politisi Asal Partai Gerindra ini mengakui pihaknya sudah pernah mengingatkan bahwa kedatangan PMI ke Jatim akan berpotensi menyebabkan lonjakan Covid-19.

"Saya kan pernah menyatakan bahwa itu suatu keteledoran, karena mungkin pengawasan tidak dilakukan dengan ketat," tambahnya.

Dikatakan Pria Pasuruan ini bahwa semua elemen harus bersatu untuk menangani melonjaknya kasus Baru covid 19 di Jatim. DPRD Jatim sendiri akan mendukung penuh kebijakan Pemprov Jatim untuk menekan kasus covid-19 di sebut

"Saya kira tidak perlu mencari siapa yang salah dan mulai sekarang Pemprov harus lebih serius," pungkasnya.

Seperti diketahui, angka Rate Transmision (RT) atau rasio penularan Covid 19 di Jawa Timur melonjak drastis menjadi 1,2 ribu sampai dengan 9 Juni 2021. Kondisi itu diprediksi akan mengakibatkan kasus harus harian Covid-19 akan meningkat dua kali lipat pada dua minggu kedepan.(rofik)

teks foto : Anwar Sadad Wakil Ketua DPRD Jatim.

Comments

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Mediabidik.com

Search This Blog