Muncul Varian Baru Covid-19, Pimpinan DPRD Jatim Desak Pemprov Lebih Serius Menangani

Mediabidik.com - Pimpinan DPRD Jatim Anwar Sadad minta Pemprov Jatim lebih serius dalam menangani masuknya varian baru Covid 19 yang dibawa Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pasalnya varian baru Covid-19 itu diduga memicu penularan yang tinggi di beberapa kabupaten/kota di Jatim.

"Pemprov harus lebih serius menangani kasus Covid-19 varian baru. Artinya jangan dianggap enteng, bisa jadi strategi yang sudah dipakai tidak akan bisa sama lagi digunakan menurunkan penularan Covid 19," kata Anwar Sadad , Sabtu (12/6/2021). Politisi Asal Partai Gerindra ini mengakui pihaknya sudah pernah mengingatkan bahwa kedatangan PMI ke Jatim akan berpotensi menyebabkan lonjakan Covid-19.

"Saya kan pernah menyatakan bahwa itu suatu keteledoran, karena mungkin pengawasan tidak dilakukan dengan ketat," tambahnya.

Dikatakan Pria Pasuruan ini bahwa semua elemen harus bersatu untuk menangani melonjaknya kasus Baru covid 19 di Jatim. DPRD Jatim sendiri akan mendukung penuh kebijakan Pemprov Jatim untuk menekan kasus covid-19 di sebut

"Saya kira tidak perlu mencari siapa yang salah dan mulai sekarang Pemprov harus lebih serius," pungkasnya.

Seperti diketahui, angka Rate Transmision (RT) atau rasio penularan Covid 19 di Jawa Timur melonjak drastis menjadi 1,2 ribu sampai dengan 9 Juni 2021. Kondisi itu diprediksi akan mengakibatkan kasus harus harian Covid-19 akan meningkat dua kali lipat pada dua minggu kedepan.(rofik)

teks foto : Anwar Sadad Wakil Ketua DPRD Jatim.

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog