Skip to main content

Silaturahim Kebangsaan, PKS Jatim Sowan Ke PW Muhammadiyah


Mediabidik.com
- Silaturahmi akan memunculkan peluang untuk sinergi dan kolaborasi. Memberi kekuatan untuk terus tegak berdiri, berjuang bersama membangun negeri. Karena iltulah, bertajuk "Silaturahim Kebangsaan", PKS Jawa Timur berkunjung ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim, Jum'at (12/6/2021). 

Irwan Setiawan, Ketua DPW PKS Jatim dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kunjungannya yang didampingi oleh pengurus PKS Jatim dalam rangka untuk bersilaturahmi dan memohon doa restu agar PKS Jatim bisa terus berkontribusi untuk memperbaiki kondisi negeri, khususnya di Jawa Timur. 

"Kami datang untuk bersilaturahmi kepada para guru kami di PW Muhammadiyah, ini agar kami mendapatkan nasihat dan doa agar PKS bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, khususnya di Jatim," harap Irwan. 

Irwan kemudian juga meminta doa agar PKS Jatim bisa mewujudkan visi menjadi partai Islam yang rahmatal lil 'alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

"Kami juga ingin membangun titik temu dan kesamaan pandangan terkait dengan arah masa depan bangsa, khususnya Jatim agar bisa lebih kokoh dan kuat. Harapannya, ke depan bisa membangun sinergi persoalan keumatan dan kebangsaan bersama Muhammadiyah," kata pria 45 tahun ini. 

Selain itu, di hadapan para pengurus PW Muhammadiyah yang hadir, Irwan juga memperkenalkan beberapa pengurus yang diajak dan mengenalkan logo baru PKS. 

Harapan PKS untuk sinergi dan kolaborasi, disambut baik oleh pengurus PW Muhammadiyah yang hadir. 
Salah satu pesan yang disampaikan oleh jajaran PW Muhammadiyah Jawa Timur bahwa Muhammadiyah dan PKS sama-sama punya peran penting untuk membangun masyarakat. Masing-masing punya peran, Muhammadiyah sebagai ormas punya peran penting, PKS sebagai partai politik juga punya peran yang tidak kalah pentingnya. 

"Jika kita membahas hal-hal yang terkait dengan keumatan dan kenegaraan, kita akan ketemu di titik yang sama. Selain itu disampaikan apresiasi perjuangan PKS yang dilakukan melalui anggota legeslatif yang seringkali bersuara untuk membela masyarakat," kata Dr Hidayatullah, salah satu Wakil Ketua PW Muhammadiyah yang hadir.  

Irwan kemudian menyampaikan bahwa ada aspirasi agar PKS menyuarakan untuk turut menolak wacana kebijakan perluasan pajak (PPN) kepada bahan pokok dan pendidikan. "Alhamdulillah, PKS  dianggap masih tegas untuk mengatakan tidak pada kebijakan pemerintah yang tidak mendukung rakyat.," ujar Kang Irwan. 

Ketua PW Muhammadiyah, Dr Saad Ibrahim dalam sambutannya memberi pesan khusus agar PKS tetap bisa menjaga nama baiknya sebagai partai Islam rahmatan lil Alamin yang memperjuangkan suara masyarakat. 

"Tolong jaga muruah (harga diri) PKS. Saya juga titip agar PKS tetap memperjuangkan politik nilai, yakni politik kebangsaan. Kedua politik ini juga terkait dengan politik kekuasaan," katanya. 

Politik kekuasaan, ujarnya, adalah hal yang mutlak dimiliki PKS, karena politik kekuasaan tidak akan berdampak baik, jika tidak dilandasi dengan politik kebangsaan. 

Dalam pertemuan itu, Muhammadiyah Jatim diwakili oleh Ketua PW Muhammadiyah Dr. Saad Ibrahim. Hadir juga para wakil Ketua PW Muhammadiyah yaitu, Dr Hidayatullah, Dr Samsudin, dan Nurcholis Huda. Juga hadir Ir Tahmid dan Prof Biyanto sebagai Sekretaris dan Wakil Sekretaris. Serta Dr Sukardiono sebagai Bendahara PW Muhammadiyah Jatim. 

Sementara PKS Jatim diwakili oleh Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan, Sekretaris Ahmadi, Bendahara Lilik Hendarwati, Ketua Bidang Pengembangan Ummat (BPU) Muhammad Aziz, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Lina Ariani dan Anggota BPKK Sri Utami. Juga hadir Ketua Bidang Polhukam Dwi Hari Cahyono, Anggota Bidang Kesejahteraan Sosial Siti Marsiyah dan Humas Rully Agus Candra. (rofik)

foto : DPW PKS Jatim Saat Silaturahim Kebangsaan ke PW Muhammadiyah Jatim. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63