Skip to main content

Gunawan : Tetap Semangat Perjuangkan Kesejahteraan Guru Madin dan Nasib Petani

SURABAYA (Mediabidik) - Masih minimnya kesejahteraan gaji para guru yang mengajar di Masdrasah Diniyah menjadi keprihatinan dan perhatian tersendiri bagi salah satu anggota DPRD Jatim H.Gunawan, HS, SH, M, Hum. 

Menurut Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini keberadaan guru madin sangat di butuhkan bagi perkembangan dan pengetahuan anak-anak kita yang sedang menimbah ilmu agama di Pondok Pesantren. Akan tetapi gaji yang diterima guru madin tersebut masih di bawah batas kebutuhan hidup yang layak. 

" Ahklak anak-anak kita menjadi baik dan mengerti arti agama karena Perjuangan para guru Madin, dan ini harus kita hargai jerih payah para guru madin ini, " terang Gunawan saat di temui di ruang kerjanya, Rabu (9/5).

Pria asli malang yang mengaku di besarkan dikalangan pondok pesantren ini menghimbau kepada pemerintah tingkat 2 maupun tingkat 1 serius memperhatikan nasib para guru Madrasah Diniyah khususnya di wilayah Malang dan sekitarnya.

" Dengan APBD yang ada di pemerintah setempat, saya sebagai wakil rakyat yang duduk di DPRD Jatim minta pemerintah untuk menggunakan anggaran yang ada supaya gaji para guru madin ini layak dan agar bisa membantu kesejahteraan keluarga mereka," tutur Anggota Komisi E DPRD Jatim ini.

Selain itu, Gunawan juga akan memperjuangkan nasib para petani khususnya petani tebu.

" Perda Petani soal rendemen tebu yang di tetapkan pemerintah 10% hanyalah seperti macam kertas saja, karena faktanya petani hanya menerima sebesar 7% bahkan hingga 5% saja ," Tegas Gunawan yang berprofesi juga sebagai pengusaha otomotif ini.

Karena itu sebagai wakil rakyat yang sudah dipercaya masyarakat khususnya di wilayah Kota Malang , Kab Malang dan Batu, Gunawan mendesak pemerintah agar melakukan reformasi mental di segala lini baik dunia pertanian, pendidikan dan kesehatan. (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...