Skip to main content

Gunawan : Tetap Semangat Perjuangkan Kesejahteraan Guru Madin dan Nasib Petani

SURABAYA (Mediabidik) - Masih minimnya kesejahteraan gaji para guru yang mengajar di Masdrasah Diniyah menjadi keprihatinan dan perhatian tersendiri bagi salah satu anggota DPRD Jatim H.Gunawan, HS, SH, M, Hum. 

Menurut Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini keberadaan guru madin sangat di butuhkan bagi perkembangan dan pengetahuan anak-anak kita yang sedang menimbah ilmu agama di Pondok Pesantren. Akan tetapi gaji yang diterima guru madin tersebut masih di bawah batas kebutuhan hidup yang layak. 

" Ahklak anak-anak kita menjadi baik dan mengerti arti agama karena Perjuangan para guru Madin, dan ini harus kita hargai jerih payah para guru madin ini, " terang Gunawan saat di temui di ruang kerjanya, Rabu (9/5).

Pria asli malang yang mengaku di besarkan dikalangan pondok pesantren ini menghimbau kepada pemerintah tingkat 2 maupun tingkat 1 serius memperhatikan nasib para guru Madrasah Diniyah khususnya di wilayah Malang dan sekitarnya.

" Dengan APBD yang ada di pemerintah setempat, saya sebagai wakil rakyat yang duduk di DPRD Jatim minta pemerintah untuk menggunakan anggaran yang ada supaya gaji para guru madin ini layak dan agar bisa membantu kesejahteraan keluarga mereka," tutur Anggota Komisi E DPRD Jatim ini.

Selain itu, Gunawan juga akan memperjuangkan nasib para petani khususnya petani tebu.

" Perda Petani soal rendemen tebu yang di tetapkan pemerintah 10% hanyalah seperti macam kertas saja, karena faktanya petani hanya menerima sebesar 7% bahkan hingga 5% saja ," Tegas Gunawan yang berprofesi juga sebagai pengusaha otomotif ini.

Karena itu sebagai wakil rakyat yang sudah dipercaya masyarakat khususnya di wilayah Kota Malang , Kab Malang dan Batu, Gunawan mendesak pemerintah agar melakukan reformasi mental di segala lini baik dunia pertanian, pendidikan dan kesehatan. (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63