Skip to main content

Tahun Depan Pemkot Akan Perluas Bangunan RS Soewandi

SURABAYA (Mediabidik) - Rencana Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk memperluas bangunan Rumah Sakit Soewandi akan direalisasikan tahun 2019 dengan estimasi anggaran Rp 200 milliar. Perluasan bangunan rumah sakit akan digunakan untuk ruang Radiologi, Kemoterapi dan Hemodialisa.

Perluasan tersebut saat ini masih terkendala pembebasan bangunan hunian warga yang mengunakan IPT (ijin pengunaan tanah) milik Pemkot, dari 10 bangunan tersebut sudah ada 2 bangunan yang di bebaskan oleh pemkot. 

Iman Krestian Kabid Bangunan Gedung Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (PU DCKTR) mengatakan, rencananya yang pasti kita akan gabungkan bangunan lama yang sudah existing dengan gedung baru, dan kita teliti dulu permasalahan disana Kekurangannya apa saja.

"Berdasarkan informasi dari dinas kesehatan (Dinkes) atau dari rumah sakit Suwandi mereka butuh ruang Radiologi, Kemoterapi, Hemo dialisa dan beberapa fasilitas lain yang melengkapi kebutuhan rumah sakit yang belum ada saat ini, "ucap Iman, Rabu (2/5/2018).

Dia menambahkan, perkiraan kami jadwalkan mulai start awal tahun 2019. Dalam jangka waktu ini kita masih koordinasikan dengan dinas tanah, karena leading sectornya untuk pembebasan di dinas tanah. 

"Kami upayakan agar fixnya seberapa untuk lahan yang sudah dibebaskan dinas tanah. Agar kita bisa optimalkan untuk pengembangan rumah sakit yang baru,"terangnya. 

Lanjut Kabid Bangunan Gedung PU DCKTR, estimasinya perkiraan kami dari pengajuan rumah sakit Suwandi memperkirakan kebutuhan sekitar Rp 200 milliar. 

"Tapi itu nanti bisa berkurang dengan estimasi yang kami rencanakan pada tahun ini. Cuman untuk Rp 200 milliar kebutuhannya ada peralatan yang tercamtum disana, dan Rp 200 milliar itu untuk gedung dan peralatan," paparnya. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...