Skip to main content

DPP ALPINDO Deklarasikan 20 Pengurus DPD Se Jatim

SURABAYA (Mediabidik) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Afiliansi Pedagang Indonesia (Alpindo) mendeklarasikan terbentuknya kepengurusan sekaligus melakukan pengesahan kepengurusan untuk 20 wilayah (DPD) se Jatim, Minggu (6/5/2018).

Acara deklarasi ini dipimpin langsung oleh Siti Rumiyati SH selaku Ketua Umum Alpindo, dengan maksud dan tujuan membantu eksitensi pedagang terutama untuk kelas menengah ke bawah agar bisa turut mendongkrak putaran perekonomian untuk wilayah Jatim dan nasional.

"Misi kami membangun NKRI dengan kekuatan ekonomi. Deklarasi ini sebagai langkah awal dalam menjalankan roda organisasi. Anggota kami yang sudah tercatat sekitar 1500 anggota, namun belakangan mulai banyak tambahan dan saya perkirakan bisa mencapai 5000 an anggota," ucap Siti Rumiyati SH kepada awak media.

Latar belakang terbentuknya Alpindo, kata Bu Tomy, selama ini hak warga negara yang berprofesi sebagai pedagang belum diperhatikan secara maksimal, karena masih dibukanya pintu usaha bagi permodalan asing.

"Contoh kongkritnya keberadaan pasar modern yang menjamur, jujur kami akui jika pedagang kecil kalah bersaing dengan mereka, maka hal inilah yang akan kami perjuangkan," pungkasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Siti Rumiyati, kepengurusan Alpindo juga sudah mulai terbentuk di beberapa daerah, seperti di Jakarta, Sulawesi Utara, dan Aceh. "Namun disana masih berupa embrio karena kepengurusannya masih dalam proses pembentukan," terangnya.

Menurut Bu Tomy-sapaan akrab Siti Rumiyati, organisasi barunya ini sedang berupaya untuk menggandeng Perbankan agar bisa memberikan dukungan modal bagi usaha para pedagang kecil menengah.

"Perbankan adalah mitra kerja kami sebelum organisasi ini terbentuk, untuk Surabaya kami telah melakukan loby dengan Bank jatim, oleh karenanya kami sangat optimis dengan keberadaan organisasi ini akan semakin diperhatikan, khususnya untuk permodalan," tutupnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63