Skip to main content

DPP Hanura Versi Daryatmo - Sudding Sampaikan Apresiasi Pada Presiden

JAKARTA (Mediabidik) - Tim kuasa hukum DPP Partai Hanura hasil Munaslub II Tahun 2018, Adi Warman, SH, MH, MBA menyampaikan Apresiasi kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo dan para Menteri Kabinet kerjanya wabill khusus kepada menteri Hukum dan Ham serta Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI dan Kapolri  yang menghargai dan mematuhi Penetapan PTUN, sehingga tidak hadir di acara pembukaan Rakernas Partai Hanura versi Oso - Herry Lontung Sitegar, Rabu (9/5) di Jakarta.

"Klaim kehadiran Bapak Presiden Jokowi di acara Rakernas di Pekanbaru – Riau adalah hak mereka. Tapi yang jelas pemerintah pasti akan mematuhi putusan hukum," papar dia.

Dalam penetapan Menkumham tanggal 17 Maret 2018 bahwa segala bentuk kegiatan politik tidak sah jika mereka mematuhi putusan penetapan SK M.HH.01.AH.11.01 tahun 2018 bahwa sejak 19 Maret 2018 PTUN Jakarta menerbitkan penetapan No 24/G/2018/PTUN-JKT tentang penundaan pelaksanaan.

"Setahu kami Bapak Presiden tidak hadir dalam acara pembukaan Rakernas Hanura versi OSO – Herry. Beliau justru didatangi di hotelnya dimana beliau menginap," terang Adi.

Tidak hanya partai Hanura yang kepenginapan Bapak Presiden Jokowi tapi juga partai lainnya menemui beliau. Ini salah satu bukti bahwa pemerintah tidak mengakui SK yang dikantongi OSO – Herry. 

"Ya kalau mereka klaim Rakernas yang mereka lakukan dihadiri dan dibuka oleh bapak Jokowi itu sah-sah saja. Namun tidak merubah proses penetapannya SK 01 itu tetap pada putusan PTUN yakni penundaan pelaksanaan," ungkapnya.

Sementara saat di konfirmasi terkait kehadiran Bapak Presiden Jokowi, Edi Rachmat selaku Ketua DPC Hanura Surabaya yang turut hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) menyampaikan, pada saat acara pembukaan dimulai memang bapak Jokowi baru sampai di tempat penginapannya.

 "Setahu saya pak Oso dan pengurus yang lain mendatangi tempat beliau menginap untuk menjemput. Karena banyak di perbincangkan dengan beliau sampai acara Rakernas telah selesai," ujar Edi saat dikonfirmasi lewat telepon sellulernya sembari mengarahkan untuk menanyakan pada ketua DPD Hanura Jatim bapak Kelana.(pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63