Skip to main content

DPRD Jatim Minta Gubernur Tindak Kadisnakertran Sesuai Keputusan KASN

SURABAYA (Mediabidik) - KASN (Komite Aparatur Sipil Negara) memberi peringatan kepada Kadisnakertrans Jatim Setiajit, saat Pilgub jatim menunjukan dukungannya ke Paslon nomer 2, secara terang-terangan Setiajit memberikan komentar keberpihakannya di akun medsosnya. Menyikapi peringatan tersebut, dewan jatim meminta ada tindak lanjut tegas pada jajaran ASN yang sudah mendapat peringatan dari KASN.

Hartoyo, Ketua Komisi E DPRD Jatim, mengatakan, sudah berulang kali Gubernur Jatim Soekarwo mengintruksikan jajarannya untuk berposisi netral, faktanya ternyata masih ada oknum ASN yang tidak netral, parahnya lagi itu dilakukan pejabat yang duduk di posisi kepala dinas yang tindak-tanduknya pasti diikuti jajaran di bawahnya.

"Peringatan KASN itu sangat bagus, sebagai pelajaran bagi ASN yang tidak netral, agar mereka tidak seenaknya sendiri dalam bertindak, mereka memiliki tangung jawab sebagai aparatur sipil negara yang harusnya sudah tahu dan paham dengan fungsi dan tangung jawabnya. Salah satunya harus memegang teguh dan menjaga netralitasnya, bukan malah berani tidak netral apalagi sampai menunjukan keberpihakannya di media sosial, itu menunjukan kalau dia tidak paham dengan jati dirinya sebagai ASN," Ungkap politisi dari Fraksi Demokrat ini.

Hartoyo berharap gubernur menindaklanjuti peringatan KASN kepada pejabat Pemprov yang tidak netral tersebut, bahkan harus ada evaluasi kinerja pejabat tersebut, agar bisa menjadi pelajaran besar bagi ASN dalam bertindak.

"Kepala dinas merupakan pimpinan yang tindak-tanduknya pasti diikuti oleh jajaran dibawahnya, jika kepala dinas tidak bisa memberikan contoh yang baik dengan tidak mampu menjaga netralitasnya, akan seperti apa kepemimpinannya, untuk itu gubernur harus menindaklanjuti peringatan KASN agar dalam proses pemilihan kedepan tidak ada lagi ASN di lingkup pemprov Jatim yang tidak netral," tegasnya.(RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni