Mediabidik.com

SURABAYAIMediabidik.Com - Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait insiden dugaan keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya berlangsung panas di DPRD Surabaya, Selasa (13/5/2026). Rapat yang dihadiri Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai itu membahas kasus ratusan siswa di kawasan Tembok Dukuh yang mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi menu MBG. Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi'i secara terbuka menyoroti lemahnya tata kelola program MBG dan menyebut peristiwa tersebut berpotensi masuk dalam kategori pelanggaran HAM. "Ini bukan sekadar kelalaian administratif. Negara bisa dianggap abai melindungi anak-anak kita. Kalau dikaitkan dengan hak dasar anak dan undang-undang pangan, ini menurut saya bisa dikaji sebagai indikasi pelanggaran HAM,” kata Imam Syafi'i dalam forum hearing. Menurutnya, negara memiliki kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak dasar m...

SURABAYAIMediabidik.Com – Pengacara dari Kantor 'SKA’mengadukan persoalan hutang Sdr. Wiwik Indriyani yang berprofesi sebagai Dokter ke Komisi B DPRD Surabaya, Selasa (12/05/2026). Pasalnya, dalam proses hutang yang digunakan Sdr. Wiwiek untuk penelitian kesehatan membengkak dari Rp2,5 miliar menjadi Rp4,5 miliar akibat Cessie secara diam-diam dari PT Indosurya Inti Finance ke PT Ventur Internusa Properian. Cassie adalah proses pengalihan piutang dari kreditur lama ke kreditur baru. Usai hearing, Advokat Rio Dedy Heryawan SH.MH kepada wartawan mengatakan, jadi kita ini sebenarnya memohon untuk mendapatkan keadilan, memohon kepada Komisi B supaya difasilitasi untuk dipertemukan dengan pihak-pihak yang teradu "Agar dipanggil di sini untuk mencari solusi terkait pinjaman yang dibuat pada tahun 2019, karena pada saat itu kan ada COVID 19 harusnya ada restrukturisasi utang dari klien kami, ini malah nambah utang pokokny...

SURABAYAIMediabidik.Com - Di tengah hiruk-pikuk persiapan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733, suasana kampung-kampung di Kota Pahlawan justru diwarnai kegelisahan baru. Bukan soal banjir, harga cabai, atau antrean minyak goreng, melainkan beredarnya poster digital bernuansa politik yang menampilkan sosok calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya periode 2029–2034 (Rini Indriyani dan Fikser). Poster itu menyebar diam-diam melalui grup WhatsApp dan pesan dari nomor tak dikenal, seolah datang tanpa permisi ke ruang privat warga. Bagi sebagian masyarakat, kemunculan poster tersebut terasa janggal. Waktu pelaksanaan Pilwali masih jauh, namun atmosfer politik seakan dipaksa hadir lebih cepat di tengah kehidupan warga yang sedang berjibaku dengan persoalan ekonomi sehari-hari. Dari warung kopi hingga pos ronda, pembicaraan mengenai poster misterius itu mulai mengalir pelan, lalu berubah menjadi diskusi yang memantik rasa penasaran sekaligus kecemasan...

SURABAYAIMediabidik.Com - Komisi B DPRD Kota Surabaya mendesak penertiban 19 perusahaan provider yang menyewa titik di Surabaya. Lantaran, sebagian besar provider menunggak sewa dan kontrak perpanjangan tahun 2025 banyak yang belum dibayarkan. Desakan ini disampaikan anggota Komisi B DPRD Surabaya, Agoeng Prasodjo. Dia menyebut nilai tunggakan dalam satu tahun mencapai belasan miliar rupiah. Sebagai perbandingan, target pendapatan sewa tahunan biasanya sekitar Rp18-19 miliar. Namun hingga saat ini realisasinya baru sekitar Rp 2 miliar. "Seharusnya di awal Januari sewa setahun sudah dibayar. Ini hubungan simbiosis mutualis. Provider butuh titik untuk pelanggan, Pemkot juga butuh pendapatan. Karena itu kewajiban membayar sewa atas penggunaan aset milik daerah wajib dipenuhi," ujar Agoeng. Dia menegaskan Pemkot harus bersikap profesional. Jika masa kontrak habis dan tidak diperpanjang, provider harus diingatkan. Bila tetap...

SURABAYAIMediabidik.Com - Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi bersama pimpinan, ketua komisi, dan ketua fraksi untuk menyelaraskan ritme kerja dewan, Senin (11/5/2026). Pembahasan meliputi jadwal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), pembentukan pansus berbasis tupoksi, hingga persiapan reses anggota dewan. Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri ketika dikonfirmasi menyampaikan, rapat ini penting agar setiap komisi memiliki pemahaman dan fokus di bidang masing-masing. Selain itu, penjadwalan reses juga menjadi agenda utama. "Juni-Juli ini sudah masuk masa persiapan LKPJ, APBD, dan MPAK. Jadi ritmenya harus diatur agar tidak mengganggu administrasi,”ujar dia. Terkait reses, lanjut Syaifuddin Zuhri, DPRD memutuskan mengurangi jumlah undangan dari 250 menjadi 200 orang per titik. Kebijakan ini sudah diputuskan dalam rapat paripurna, Rabu (6/5/2026), dengan alasan cuaca yang tidak menentu ...

SURABAYAIMediabidik.Com - Hujan deras yang mengguyur Surabaya beberapa waktu terakhir kembali menjadi pengingat bahwa persoalan banjir belum sepenuhnya selesai. Di sejumlah titik, genangan masih muncul akibat sedimentasi saluran, sampah yang menumpuk, hingga kapasitas drainase yang terus menurun. Di tengah kondisi itu, Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD mulai menunjukkan satu arah pandang yang sama: pengendalian banjir tidak cukup hanya membangun infrastruktur baru, tetapi harus dibarengi perawatan drainase yang konsisten dan berkelanjutan. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, sebelumnya menegaskan bahwa persoalan banjir di kota besar tidak bisa hanya diselesaikan dengan proyek fisik semata. Menurutnya, keberhasilan pengendalian banjir justru sangat ditentukan oleh kedisiplinan menjaga saluran air, normalisasi berkala, serta keterlibatan seluruh elemen wilayah hingga tingkat kampung. Ia menilai sistem drainase yang baik akan kehilangan fungsi apabila tidak dir...

SURABAYAIMediabidik.Com - Sebagai informasi, Rumah Susun di Tambak Wedi dan Ngagel merupakan Rumah Susun Milik/Flat dengan Kepemilikan Bangunan sampai dengan 80 Tahun diatas lahan Pemerintah Kota Surabaya dengan skema Leasehold (Dijual dengan Hak Sewa - SHMSRS diatas Lahan HGB diatas HPL) Deisy Puspitarini Kabid Perumahan dan Permukiman DPRKPP mengatakan, siapa yang berhak membeli rusunami ini!. Yang pertama warga Surabaya, kedua, dia sudah menikah, penghasilannya Rp 10 juta dan kemudian dia harus lolos BI Chek ing. Nah ini progressnya kita sedang mengumpulkan peminat ini siapa saja dan bisa di akses di website omahrakyat.dprkpp.web.id , terus kemudian disitu bisa dilihat harga jualnya, tipenya.  "Jadi kita paling murah dengan tipe 21 dengan harga Rp 190 juta, ada tipe 24 dan tipe 36 yang tipe 24 Rp 250 dan 36 sekitar Rp 370 jutaan nanti ada di website semua. Tapi yang paling murah di bawah Rp 200 ju...