Skip to main content

Ingin Daftar dan Lihat Harga Rusunami Milik Pemkot, Warga Bisa Akses di omahrakyat.dprkpp.web.id

SURABAYAIMediabidik.Com - Sebagai informasi, Rumah Susun di Tambak Wedi dan Ngagel merupakan Rumah Susun Milik/Flat dengan Kepemilikan Bangunan sampai dengan 80 Tahun diatas lahan Pemerintah Kota Surabaya dengan skema Leasehold (Dijual dengan Hak Sewa - SHMSRS diatas Lahan HGB diatas HPL)

Deisy Puspitarini Kabid Perumahan dan Permukiman DPRKPP mengatakan, siapa yang berhak membeli rusunami ini!. Yang pertama warga Surabaya, kedua, dia sudah menikah, penghasilannya Rp 10 juta dan kemudian dia harus lolos BI Chek ing. Nah ini progressnya kita sedang mengumpulkan peminat ini siapa saja dan bisa di akses di website omahrakyat.dprkpp.web.id, terus kemudian disitu bisa dilihat harga jualnya, tipenya. 

"Jadi kita paling murah dengan tipe 21 dengan harga Rp 190 juta, ada tipe 24 dan tipe 36 yang tipe 24 Rp 250 dan 36 sekitar Rp 370 jutaan nanti ada di website semua. Tapi yang paling murah di bawah Rp 200 juta tipe 21. Masing-masing dua kamar semua." terang Deisy Puspitarini. 

Deisy Puspitarini menerangkan, sebenarnya rusunami itu awalnya diperuntukkan untuk Gen Z, karena sekarang Gen Z jumlahnya cukup banyak dan membutuhkan rumah. Dan tidak menutup kemungkinan itu tidak hanya untuk Gen Z, yang jelas ini nanti untuk MBR.

"MBR itu apa?, beda dengan MBR yang di kementerian sosial. Kalau di kementerian PKP, MBR itu adalah penghasilan di bawah Rp 8,5 juta untuk single, dan penghasilan Rp 10 juta untuk berkeluarga." ujar Deisy Puspitarini kepada media ini, Jum'at (8/6/2026). 

Deisy menambahkan, ini ada dua lokasi yang akan dibangun Rusunami, di Ngagel di eks pabrik karung sama di Tambakwedi dan sudah ada calon investor. Tapi nanti perlu kita share ke calon pembeli atau peminat, bahwa ini nanti sistemnya kayak di apartemen. 

"Ini adalah HGB diatas HPL dan ini nanti lahannya milik pemkot dan bangunannya HGB milik investor. Kemudian investor nanti akan mengunakan strata titel. Tapi hanya bangunan saja, dan tanahnya tanah milik pemkot." tambah Deisy. 

"Dan itu ada jangka waktunya untuk menyewa lahan milik pemkot, yakni 30 tahun, diperpanjang 20 tahun diperpanjang lagi 30 tahun. Jadi totalnya 80 tahun untuk HGB nya, nah itu yang perlu disampaikan ke calon pembeli. Jadi ini lahannya masih tetap lahan pemkot," papar Deisy. 

Dia menjelaskan, ini nanti kenapa tipenya 21, karena kita nanti ada subsidi bunga 5 persen flat. Karena ada syaratnya, bisa dapat program FLPP (fasilitas liquiditas pembiayaan perumahan), nah itu nanti bunganya 5 persen syaratnya dalam satu rusun itu tipe 21, kalau dibawah tipe 21 tidak mendapat fasilitas FLPP. 

"Kemudian harga jualnya per meter persegi adalah Rp 11 juta, ini baru bisa masuk FLPP. Untuk angsuran tergantung dari perbankan, untuk angsuran maksimal 20 tahun. Kemudian bunganya tergantung perbankan bisa 10 persen, biasanya kan 20 tapi ini bisa 10 persen. Tergantung perbankan ini masih kita jajaki, kemarin yang sudah kita rangkul adalah bank Mandiri, BTN nanti kita kumpulan perbankan terkait rusunami." jelasnya. 

Untuk progressnya saat ini, masih tahap pengosongan lahan dari PTPN targetnya akhir bulan ini kosong. Kalau untuk investor sudah ada, kita sedang menyusun regulasi. Ini grand design, nanti sistemnya design and build nanti akhir tahun kita bisa beauty kontes. 

"Untuk investor sementara ada dua, jadi ada yang berminat tapi masih sonding-sonding. Tapi yang pasti berminat lah nanti kita jajaki lagi karena sistemnya beauty kontes juga." pungkasnya.(red) 

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Komisi B Dorong Pemkot Naikan APBD Surabaya Rp10 T

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi B mendorong pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menaikan APBD 2019 naik menjadi Rp10 triliun. "Kemarin dari Rp9.9 triliun sekarang kita dorong menjadi Rp10 triliun," ujar Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (02/10/2019) siang. APBD Rp10 triliun, Politisi Gerinda ini meminta Pemkot untuk mempersiapkan pembahasannya seperti apa untuk Rp10 triliun ini. "Akan kita tanyain mereka (pemkot) siap apa tidak, karena kita mendorong untuk kesana, insya allah kata mereka siap," paparnya. Untuk itu, pihaknya segera akan mengundang semua dinas - dinas terkait, untuk membahas APBD Rp10 triliun ini. "Untuk BUMD nya besok Senin kita diundang," pungkasnya. (pan) Foto : Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah