Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah, itu dihadiri 37 anggota dewan sehingga memenuhi kuorum. Dalam sidang tersebut, seluruh fraksi menyampaikan atau menyerahkan pandangan kritis terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah kota yang sebelumnya telah dijelaskan Wali Kota Surabaya pada 6 Juli 2026.
Membuka rapat, Laila Mufidah menjelaskan bahwa agenda tersebut merupakan tahapan konstitusional dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
"Tanggal 6 Juli 2026 lalu Wali Kota Surabaya telah menyampaikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, sesuai ketentuan Tata Tertib DPRD, agenda hari ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tersebut," ujarnya.
Sorotan paling tajam datang dari Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Johari Mustawan. Meski mengawali pandangan dengan apresiasi atas sejumlah capaian makro ekonomi Kota Surabaya, PKS menegaskan masih banyak persoalan mendasar yang harus dijawab pemerintah.
Johari mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Surabaya yang mencapai 5,87 persen, tingkat pengangguran terbuka yang turun menjadi 4,84 persen, angka kemiskinan yang menurun menjadi 3,56 persen, serta keberhasilan Pemkot Surabaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.
"Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Surabaya atas capaian tersebut. Semoga Surabaya mampu mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi dengan mempertajam pengurangan kemiskinan dan pengangguran berbasis spasial, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memperbaiki tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada masa mendatang," kata Johari.
Namun di balik capaian tersebut, Fraksi PKS menilai masih terdapat sejumlah indikator yang memerlukan evaluasi serius.
Salah satunya adalah menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau dividen BUMD. Menurut PKS, realisasi penerimaan dari sektor tersebut mengalami penurunan sekitar Rp190 miliar dan sebagian besar BUMD gagal memenuhi target.
Johari menyoroti empat BUMD yang dinilai membutuhkan evaluasi total. Bahkan, tiga di antaranya disebut belum mampu memberikan dividen sama sekali sepanjang 2025.
"Kami mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola BUMD, perbaikan sumber daya manusia, model bisnis, hingga pengawasan terhadap kinerja masing-masing perusahaan daerah agar kondisi ini tidak kembali terulang," tegasnya.
Tak hanya itu, Fraksi PKS juga mempertanyakan rendahnya realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum yang hanya mencapai 34,40 persen dan retribusi tempat parkir khusus sebesar 65,99 persen.
"Perlu dijelaskan apakah rendahnya realisasi tersebut disebabkan mismanagement, lemahnya pengawasan pemungutan, atau justru target yang sejak awal terlalu tinggi dan tidak realistis," ujar Johari.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah tren penurunan serapan belanja daerah selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan data yang disampaikan PKS, realisasi belanja APBD 2025 hanya mencapai 85,70 persen, lebih rendah dibandingkan 2024 sebesar 86,94 persen maupun 2023 yang mencapai 88,19 persen.
Bagi PKS, kondisi itu menjadi sinyal peringatan terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Fraksi PKS juga mempertanyakan capaian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (BIPP) yang merupakan mandatory spending sesuai amanat regulasi. Menurut mereka, belanja modal yang hanya sekitar 19,5 persen dari total belanja daerah dinilai belum mampu memenuhi target kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, perhatian diarahkan pada rendahnya serapan belanja sejumlah organisasi perangkat daerah. PKS mencatat sedikitnya lima OPD memiliki realisasi anggaran jauh di bawah rata-rata serapan belanja daerah, di antaranya BPKAD, RSUD Eka Candrarini, Dinas Pemuda dan Olahraga, Satpol PP, serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan. Fraksi PKS meminta pemerintah menjelaskan penyebab rendahnya realisasi tersebut beserta langkah perbaikannya.
PKS juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 yang mencapai lebih dari Rp516,8 miliar. Dana tersebut dinilai harus dievaluasi agar lebih optimal dimanfaatkan pada Perubahan APBD 2026, terutama untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan kebutuhan mendesak masyarakat.
Menutup rapat, Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah memastikan seluruh pandangan fraksi akan menjadi bahan pembahasan pemerintah kota sebelum memasuki tahapan berikutnya.
"Semua yang disampaikan oleh fraksi-fraksi tersebut memperoleh perhatian dan tanggapan yang baik dari Wali Kota Surabaya. Rapat Paripurna berikutnya dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi akan dilaksanakan pada Senin, 13 Juli 2026," pungkas Laila.(red)
Comments
Post a Comment