Skip to main content

Warga Tambak Wedi Tolak Mutasi Lurah, Minta Wali Kota Kembalikan Jabatan

SURABAYAIMediabidik.Com– Keputusan Pemerintah Kota Surabaya memutasi Lurah Tambak Wedi, Muhammad Yusufian, menyusul viralnya dugaan pungutan liar (pungli) di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Tambak Wedi, memicu gelombang penolakan dari masyarakat setempat.

Merasa kehilangan sosok pemimpin yang dinilai dekat dengan warga, tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, LPMK, hingga tokoh pemuda menggelar rapat luar biasa sebagai bentuk sikap bersama. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari RW 01 hingga RW 04 yang membawahi sebanyak 56 RT, Kamis (07/09).

Ketua RW 01, Achmad Sholeh, mengaku kecewa atas keputusan mutasi yang dilakukan secara mendadak. Menurutnya, kebijakan tersebut mengejutkan seluruh elemen masyarakat karena Muhammad Yusufian selama ini dikenal sebagai lurah yang aktif dan responsif terhadap kebutuhan warga.

"Kami sangat kecewa dan sedih. Mutasi ini membuat syok seluruh elemen masyarakat di Tambak Wedi," ujarnya pada warta artik.id

Hal senada disampaikan Ketua RW 03, Ade Sugiarto. Ia menegaskan seluruh peserta rapat sepakat akan menyampaikan aspirasi kepada Wali Kota Surabaya agar mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dan mengembalikan Muhammad Yusufian sebagai Lurah Tambak Wedi.

"Kami sudah merasakan angin segar di bawah kepemimpinan Pak Fian. Beliau adalah pemimpin yang memahami kondisi warganya dan memiliki gagasan yang cemerlang untuk kemajuan Tambak Wedi," kata Ade.

Menurut warga, selama memimpin Tambak Wedi, Muhammad Yusufian melahirkan sejumlah inovasi yang langsung menyentuh masyarakat. Salah satunya adalah program Kopasga (Ngopi Bareng Warga) yang digelar rutin setiap bulan secara bergilir di setiap RW.

Melalui kegiatan tersebut, lurah bersama perangkat kelurahan turun langsung menemui masyarakat, menyerap aspirasi, bahkan melakukan dialog hingga malam hari guna mencari solusi atas berbagai persoalan warga.

Dalam hasil rapat luar biasa itu, seluruh elemen masyarakat menyepakati beberapa poin penting, di antaranya meminta Pemerintah Kota Surabaya membatalkan mutasi Muhammad Yusufian dan mengembalikannya sebagai Lurah Tambak Wedi.

Warga menilai pemerintah merupakan pelayan masyarakat sehingga suara masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan.

"Kami berkumpul di sini menyatukan suara untuk meminta Bapak Wali Kota Surabaya mengabulkan aspirasi kami. Mencari pemimpin seperti Pak Fian bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami, sangat sulit," ujar Ade Sugiarto.

Masyarakat berharap aspirasi tersebut dapat didengar oleh Pemerintah Kota Surabaya sehingga Muhammad Yusufian dapat kembali memimpin Tambak Wedi dan melanjutkan berbagai program yang dinilai telah membawa perubahan positif bagi lingkungan serta kesejahteraan warga.(red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Komisi B Dorong Pemkot Naikan APBD Surabaya Rp10 T

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi B mendorong pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menaikan APBD 2019 naik menjadi Rp10 triliun. "Kemarin dari Rp9.9 triliun sekarang kita dorong menjadi Rp10 triliun," ujar Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (02/10/2019) siang. APBD Rp10 triliun, Politisi Gerinda ini meminta Pemkot untuk mempersiapkan pembahasannya seperti apa untuk Rp10 triliun ini. "Akan kita tanyain mereka (pemkot) siap apa tidak, karena kita mendorong untuk kesana, insya allah kata mereka siap," paparnya. Untuk itu, pihaknya segera akan mengundang semua dinas - dinas terkait, untuk membahas APBD Rp10 triliun ini. "Untuk BUMD nya besok Senin kita diundang," pungkasnya. (pan) Foto : Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah