Skip to main content

Perkuat Sinergi Antar BPD, Bank Jatim dan Bank NTT Jalin Kerja Sama Layanan Jasa Remitansi Kemitraan


SURABAYA|Mediabidik.Com
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus memperkuat transformasi digital dan kolaborasi strategis antar Bank Pembangunan Daerah (BPD) guna menghadirkan layanan keuangan yang semakin inklusif, efisien, dan berdaya saing. 

Salah satu langkah nyata tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) terkait Layanan Jasa Remitansi Kemitraan yang dilaksanakan di Kantor Pusat Bank Jatim, pada Rabu (22/7/2026). 

Perjanjian Kerja Sama tersebut ditandatangani oleh Direktur Menengah, Korporasi & Kelembagaan Bank Jatim Arif Suhirman bersama Direktur Dana & Treasury Bank NTT Heru Helbianto.

Arif menyampaikan, bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Bank Jatim dalam mengembangkan layanan transaksi internasional berbasis digital sekaligus memperkuat sinergi di antara Bank Pembangunan Daerah. “Kolaborasi ini merupakan salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan industri perbankan yang lebih kuat dan kompetitif. Melalui kerja sama ini, Bank Jatim tak hanya memperluas cakupan layanan remitansi, tetapi juga memperkuat peran sebagai mitra strategis bagi BPD lain dalam menghadirkan layanan keuangan yang semakin modern, aman, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” ujar Arif.

Menurutnya, transformasi digital yang dijalankan Bank Jatim tak hanya berfokus pada pengembangan layanan internal, tetapi juga diarahkan untuk membangun ekosistem keuangan yang terintegrasi melalui kolaborasi dengan berbagai mitra strategis. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh akses layanan perbankan yang lebih cepat, mudah, dan terpercaya.

Adapun ruang lingkup kerja sama ini mencakup layanan transaksi penerimaan dana oleh nasabah Bank NTT dari pengirim dana di luar negeri melalui Money Transfer Operator (MTO) yang telah bekerja sama dengan Bank Jatim. 

Pada tahap awal, layanan remitansi kemitraan tersebut melayani koridor Malaysia, Hong Kong, serta negara-negara lainnya yang telah memiliki kerja sama dengan Bank Jatim. “Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan remitansi, khususnya bagi para pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Dengan memanfaatkan jaringan MTO yang dimiliki Bank Jatim, proses penerimaan dana dapat dilakukan secara lebih efektif, aman, dan andal melalui jaringan Bank NTT,” terang Arif.

Selain menghadirkan layanan remitansi, kedua bank juga sepakat untuk melakukan pengembangan sistem teknologi informasi pada masing-masing institusi sekaligus membangun integrasi sistem guna mendukung kelancaran operasional layanan. Pengembangan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan proses transaksi berlangsung secara cepat, akurat, dan sesuai dengan standar keamanan perbankan. 

Dalam implementasinya, Bank Jatim akan menyiapkan jaringan koneksi untuk proses pembayaran kepada penerima dana atas sejumlah uang yang diteruskan kepada Bank NTT. 

Sementara itu, Bank NTT juga akan melakukan pengembangan sistem di sisi internal agar layanan penerimaan dana dari luar negeri dapat terintegrasi secara optimal dengan sistem Bank Jatim. 

Melalui kerja sama ini, perseroan optimistis sinergi antar BPD akan semakin kuat dalam menghadirkan inovasi layanan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Di sisi lain, kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu mendukung peningkatan inklusi keuangan nasional, memperluas akses layanan transaksi internasional, serta memperkokoh posisi Bank Jatim sebagai salah satu BPD yang terus berinovasi melalui transformasi digital dan pengembangan ekosistem layanan perbankan yang berkelanjutan. (rinto)

Caption: Direktur Menengah, Korporasi & Kelembagaan Bank Jatim Arif Suhirman bersama Direktur Dana & Treasury Bank NTT Heru Helbianto memperlihatkan dokumen PKS yang telah diteken. 

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Komisi B Dorong Pemkot Naikan APBD Surabaya Rp10 T

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi B mendorong pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menaikan APBD 2019 naik menjadi Rp10 triliun. "Kemarin dari Rp9.9 triliun sekarang kita dorong menjadi Rp10 triliun," ujar Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (02/10/2019) siang. APBD Rp10 triliun, Politisi Gerinda ini meminta Pemkot untuk mempersiapkan pembahasannya seperti apa untuk Rp10 triliun ini. "Akan kita tanyain mereka (pemkot) siap apa tidak, karena kita mendorong untuk kesana, insya allah kata mereka siap," paparnya. Untuk itu, pihaknya segera akan mengundang semua dinas - dinas terkait, untuk membahas APBD Rp10 triliun ini. "Untuk BUMD nya besok Senin kita diundang," pungkasnya. (pan) Foto : Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah