Skip to main content

DPRD Surabaya Edukasi Gen Z, Membuka ruang Diskusi Mengenai Tugas dan Fungsi Dewan

SURABAYAIMediabidik.Com– Upaya mengenalkan dunia politik kepada generasi muda dilakukan melalui kunjungan Komunitas Gelora Juang Surabaya ke Gedung DPRD Surabaya, Selasa (14/7/2026). Rombongan anak muda itu diterima langsung Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, Budi Leksono, yang membuka ruang diskusi mengenai fungsi, tugas, hingga dinamika pengambilan kebijakan di lembaga legislatif.

Kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Selama dialog berlangsung, para peserta aktif melontarkan pertanyaan seputar proses menjadi anggota dewan, peran partai politik, hingga tantangan seorang pemimpin dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Budi Leksono menegaskan DPRD merupakan lembaga yang terbuka bagi masyarakat, termasuk generasi muda yang ingin memahami proses politik secara langsung.

"Di dalam gedung dewan ini kita terbuka. Tidak ada yang ditutupi. Teman-teman tadi sangat antusias mengikuti pembekalan. Kami menyampaikan tentang kinerja, karya-karya dewan, termasuk perda yang telah dihasilkan. Mereka juga banyak bertanya bagaimana caranya bisa menjadi anggota dewan, bagaimana masuk organisasi, masuk partai politik, sampai kriteria seorang pemimpin," ujar Buleks (panggilan akrab Budi Leksono) 

Menurutnya, keterbukaan tersebut penting untuk menghapus stigma negatif terhadap lembaga legislatif yang selama ini berkembang di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang dibahas DPRD selalu mempertimbangkan berbagai kepentingan sehingga tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang.

"Masyarakat sering melihat ketika ada hearing atau diskusi antara investor dengan rakyat. Tinggal dari sudut pandang mana melihatnya. Padahal dewan harus memberikan wawasan dalam mengambil kebijakan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tidak semua dewan itu selalu buruk," katanya.

Buleks juga mendorong komunitas yang baru terbentuk itu terus bergerak secara positif dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai proses demokrasi dan pemerintahan.

"Kalau ini sesuatu yang positif, silakan dikembangkan. Yang baik disampaikan kepada masyarakat. Anak-anak muda harus diberi motivasi dan edukasi supaya memahami bagaimana kebijakan publik dibuat serta bagaimana menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan investasi," tuturnya.

Sementara itu, Pendiri Komunitas Gelora Juang, Sultan W. Rabbani atau akrab disapa Dhani, mengungkapkan komunitas tersebut lahir dari kegelisahan sejumlah anak muda yang ingin belajar politik secara langsung, bukan hanya melalui teori.

Ia menceritakan gagasan mendirikan Gelora Juang bermula dari diskusi bersama teman-temannya di warung kopi setelah sebelumnya aktif berorganisasi di GMNI dan menjadi simpatisan Taruna Merah Putih.

"Awalnya kami berpikir bagaimana kalau anak-anak muda belajar berforum, belajar politik, bukan hanya diskusi materi, tetapi juga belajar berdialog dengan anggota dewan. Beruntung saya mengenal Pak Budi Leksono sehingga teman-teman bisa mendapatkan pengalaman langsung," ujar Dhani.

Menurutnya, pendidikan politik yang dibutuhkan generasi muda harus berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat, bukan sekadar mengejar kepentingan praktis.

"Kita belajar bahwa politik bukan hanya teorinya, tetapi juga praktiknya dan bagaimana memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sebagai generasi muda, kita harus berperan, bukan hanya baperan," tegasnya.

Ia berharap komunitas yang dirintis dari rumah pribadinya di kawasan Kertajaya itu mampu menjadi ruang belajar politik yang sehat bagi anak-anak muda Surabaya. Menutup kegiatan tersebut, Dhani mengajak generasi muda untuk tidak takut terlibat dalam kehidupan demokrasi.

"Pesan saya kepada arek-arek Surabaya cuma satu, ojo wedi, tetap memasyarakat, wani, dan terus belajar berkontribusi untuk masyarakat," pungkasnya.(red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Komisi B Dorong Pemkot Naikan APBD Surabaya Rp10 T

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi B mendorong pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menaikan APBD 2019 naik menjadi Rp10 triliun. "Kemarin dari Rp9.9 triliun sekarang kita dorong menjadi Rp10 triliun," ujar Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (02/10/2019) siang. APBD Rp10 triliun, Politisi Gerinda ini meminta Pemkot untuk mempersiapkan pembahasannya seperti apa untuk Rp10 triliun ini. "Akan kita tanyain mereka (pemkot) siap apa tidak, karena kita mendorong untuk kesana, insya allah kata mereka siap," paparnya. Untuk itu, pihaknya segera akan mengundang semua dinas - dinas terkait, untuk membahas APBD Rp10 triliun ini. "Untuk BUMD nya besok Senin kita diundang," pungkasnya. (pan) Foto : Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah