Rapat yang dihadiri Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai itu membahas kasus ratusan siswa di kawasan Tembok Dukuh yang mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi menu MBG.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi'i secara terbuka menyoroti lemahnya tata kelola program MBG dan menyebut peristiwa tersebut berpotensi masuk dalam kategori pelanggaran HAM.
"Ini bukan sekadar kelalaian administratif. Negara bisa dianggap abai melindungi anak-anak kita. Kalau dikaitkan dengan hak dasar anak dan undang-undang pangan, ini menurut saya bisa dikaji sebagai indikasi pelanggaran HAM,” kata Imam Syafi'i dalam forum hearing.
Menurutnya, negara memiliki kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak dasar masyarakat, termasuk memastikan makanan yang diberikan kepada siswa aman dikonsumsi.
Ia meminta Menteri HAM menyampaikan persoalan tersebut langsung kepada Presiden agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan kejadian serupa tidak terulang.
Dalam hearing itu, Imam juga mengkritik keras Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai terlalu sentralistik dan minim melibatkan pemerintah daerah dalam pengawasan program MBG.
"Dinas Pendidikan tidak pernah dilibatkan sejak awal. Dinas Kesehatan juga tidak diberi ruang optimal melakukan pengawasan. Daerah hanya jadi pemadam kebakaran ketika masalah muncul,”tegasnya.
Ia mengungkapkan, sejak awal DPRD Surabaya sebenarnya telah meminta Dinas Kesehatan memberikan pelatihan terkait standar dapur sehat hingga pemeriksaan juru masak. Namun koordinasi dengan pihak pusat disebut sulit dilakukan.
"Teman-teman Dinas Kesehatan pernah menemukan dapur tidak sehat, bahkan ada juru masak yang terindikasi mengandung salmonella. Tapi ketika kami ingin ikut mengawasi, izinnya rumit,” ujarnya.
Imam juga menyoroti lemahnya pendataan siswa penerima MBG, khususnya terkait riwayat penyakit dan alergi makanan. Dalam kasus Tembok Dukuh, salah satu siswa diketahui memiliki penyakit bawaan leukemia namun tetap menerima menu umum.
"Harusnya data penyakit bawaan dan alergi diperdalam. Kalau ada anak dengan kondisi tertentu, menunya harus dibedakan. Ini menyangkut keselamatan anak-anak,” katanya.
Tak hanya itu, politisi NasDem tersebut menilai distribusi MBG di Surabaya belum tepat sasaran. Berdasarkan penelitian kecil yang dilakukan pihaknya, sejumlah kantong kemiskinan di Surabaya justru belum tersentuh program MBG.
"Dari lima kelurahan termiskin yang kami teliti waktu itu, tidak ada satu pun sekolah yang mendapat MBG. Alasannya karena belum ada SPPG. Ini ironis,” ungkapnya.
Ia meminta pemerintah pusat segera mengevaluasi pola penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
"Program ini bagus, niatnya baik. Tapi pelaksanaannya harus dibenahi. Jangan sampai MBG diplesetkan masyarakat menjadi ‘makan beracun gratis’,” sindir Imam.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Jawa Timur, Kusmayanti, mengakui adanya ketidaksesuaian standar higienitas dan tata letak dapur pada SPPG yang memasok makanan ke sekolah terdampak.
Pihaknya menyebut dapur tersebut telah disuspend sementara sampai seluruh persyaratan terpenuhi.
"Kami menemukan layout dan higienitas dapur memang belum memenuhi syarat. SPPG tersebut kami hentikan sementara sambil dilakukan pembenahan,” kata Kusmayanti.
Ia juga memastikan pengawasan terhadap dapur-dapur MBG di Jawa Timur akan diperketat pasca insiden tersebut.
Seperti diketahui, sekitar 200 siswa di kawasan Tembok Dukuh Surabaya mengalami gejala sakit setelah menyantap makanan dari program MBG. Kasus ini kini menjadi sorotan publik dan memicu evaluasi besar terhadap pelaksanaan program makan gratis di daerah. (lam/red)
Comments
Post a Comment