Skip to main content

Komisi B Evaluasi Kinerja BUMD Pemkot Surabaya


SURABAYAIMediabidik.Com
- Komisi B DPRD Kota Surabaya mengevaluasi kinerja salah satu mitra kerjanya, yakni Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025. 

Hasilnya, dari delapan BUMD hanya Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PAM) Surya Sembada  dan  PT YeKaPe yang dinilai membaik dan mampu memenuhi target dividen ke Pemkot Surabaya. Untuk itu,  Komisi B mendorong agar BUMD-BUMD  berinovasi sehingga bisa berkembang optimal.

Hal ini  disampaikan Wakil Komisi B DPRD Kota  Surabaya, Moch Machmud. Menurut dia, setelah evaluasi 2025 memang banyak masukan. Yang membaik hanya PAM Surya Sembada  Sisanya stagnasi. Yang menuju baik itu PT YeKaPe. Dari kasus minus sekarang sudah untung beberapa miliar.
 
Machmud juga menyoroti kinerja Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR SAU). Menurut dia, BPR SAU mengaku terhambat dengan statusnya saat ini. “Saya sering memberi masukan agar BPR SAU membuat terobosan, buka cabang ATM dan lainnya. Tapi terhambat status BPR. Makanya saran saya harus ada penambahan modal supaya jadi bank umum. Kalau bank umum asetnya harus ratusan miliar dan akan lebih berkembang,”jelas dia.

Soal pengelolaan pasar-pasar tradisional milik Pemkot, Machmud menyebut pendapatan pasar sekitar Rp1 miliar per tahun. Namun uang tersebut tidak disetor ke kas daerah (kasda), melainkan dikembalikan sebagai bantuan modal usaha atau penyertaan modal. “Pasar ini tidak berkembang. Tidak ada perubahan fisik pasar. Tidak ada perubahan nasib pedagang dan tidak mengubah kenyamanan pengunjung. Ini harus ada gebrakan dari Pemkot Surabaya," tegas dia.

Terkait rekrutmen Direktur Utama dan jajaran direksi BUMD yang saat ini berlangsung, Komisi B meminta Pemkot Surabaya hati-hati dan selektif agar 
tidak salah pilih orang. "Ukurannya harus bisa dilihat kasat mata,”tandas politisi senior Partai Demokrat ini.

Machmud  juga menyinggung KBS dan RPH yang beberapa tahun lalu mengalami kerugian.“Ke depan harus lebih untung lagi,”tambah dia.

Agar BUMD-BUMD bisa sehat, Machmud mengusulkan Pemkot Surabaya meniru langkah Pemerintah Pusat dalam merestrukturisasi BUMN. Dia menyebut Presiden Prabowo telah memangkas lebih dari 250 anak perusahaan BUMN sehingga kondisi BUMN menjadi lebih sehat. “Ya tiru lah sistem yang di pusat. BUMN-nya dihapus, diganti jadi satu CEO yang membawahi seluruh BUMD. Sehingga mana BUMD yang sekarat jadi dieksekusi. Tutup,”tegas dia. 

Ditanya soal setoran dividen, Machmud memastikan hanya dua BUMD yang memenuhi target. “Yang memenuhi target itu PAM Surya Sembada dan PT YeKaPe. Untuk dividennya, iya. Yang lainnya belum,”pungkas dia.(KBID-BE/red) 

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Komisi B Dorong Pemkot Naikan APBD Surabaya Rp10 T

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi B mendorong pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menaikan APBD 2019 naik menjadi Rp10 triliun. "Kemarin dari Rp9.9 triliun sekarang kita dorong menjadi Rp10 triliun," ujar Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (02/10/2019) siang. APBD Rp10 triliun, Politisi Gerinda ini meminta Pemkot untuk mempersiapkan pembahasannya seperti apa untuk Rp10 triliun ini. "Akan kita tanyain mereka (pemkot) siap apa tidak, karena kita mendorong untuk kesana, insya allah kata mereka siap," paparnya. Untuk itu, pihaknya segera akan mengundang semua dinas - dinas terkait, untuk membahas APBD Rp10 triliun ini. "Untuk BUMD nya besok Senin kita diundang," pungkasnya. (pan) Foto : Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah