Rapat dibuka langsung oleh Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya yang juga menjabat Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri. Turut hadir Ketua PAC PDIP Benowo Hambali, Ketua PAC PDIP Pakal Seno, jajaran pengurus KSB Ranting kedua kecamatan, serta Ketua Srikandi SZ Community Hj. Herlina Susilawati Hermansyah.
Syaifuddin Zuhri yang akrab disapa Ipuk menjelaskan kegiatan ini merupakan langkah resmi partai sesuai arahan DPP PDIP di bawah pimpinan Ketua Umum Hj. Megawati Soekarno Putri. Pembentukan struktur baru dilakukan karena masa bakti kepengurusan lama telah berakhir, seiring ketentuan pergantian struktur setiap lima tahun sekali.
"Konsolidasi ini murni sesuai aturan partai dan arahan Ibu Ketua Umum. Dalam dua minggu ke depan, paling lambat akhir Juli 2026, seluruh pembentukan Ranting dan Anak Ranting di Surabaya harus selesai," tegasnya.
Ipuk juga menjelaskan mekanisme pengusulan calon pimpinan di tingkat ranting: PAC mengajukan 5 nama calon, PAC menyaring menjadi 3 nama, dan DPC berhak menetapkan 2 nama calon ketua ranting. Penetapan akhir akan dilakukan melalui Musyawarah Ranting (Musran).
Ipuk menekankan konsolidasi bukan sekadar pembentukan susunan pengurus. Pengurus baru diminta peka terhadap situasi ekonomi saat ini dan bergerak nyata mendorong ekonomi kerakyatan di tengah tekanan fiskal serta arus globalisasi.
"Kita harus prihatin dan kokoh menjaga bangsa. Jangan hanya sibuk struktur, tapi fasilitasi dan dorong ekonomi rakyat tumbuh. Selain itu, gerakan menanam pohon dan menjaga lingkungan juga harus diperkuat seiring isu pemanasan global," ujarnya.
Pengurus partai juga diamanatkan mengawal serta menyebarluaskan program unggulan Pemerintah Kota Surabaya, mengingat Wali Kota Eri Cahyadi merupakan kader PDIP yang menjalankan visi misi partai.
Dalam kesempatan itu, Syaifuddin juga menanggapi keluhan warga terkait bantuan PIP dan KIP yang terhambat karena data desil tidak sesuai kondisi nyata. Ia menjelaskan aturan baru mewajibkan acuan data desil dari BPS, namun warga yang merasa datanya keliru dapat memperbaikinya.
"Warga yang seharusnya masuk desil 1–5 tapi tercatat tidak sesuai, bisa melapor ke RT/RW lalu ke Kelurahan untuk perbaikan data. Kader PDIP di lapangan siap memfasilitasi warga yang kesulitan mengurus perubahan data ini," jelasnya.
Ia menambahkan alokasi PIP di Surabaya selama ini di bawah pengawasan anggota DPR RI Fraksi PDIP, dan pihaknya berkomitmen memastikan bantuan tepat sasaran bagi yang benar-benar membutuhkan.(***)
Comments
Post a Comment