Skip to main content

Warga Simo Gunung Kramat Resah, Muncul Pasangan Calon Walikota 2029-2034 Tetsebar di Grup WA RT

SURABAYAIMediabidik.Com - Di tengah hiruk-pikuk persiapan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733, suasana kampung-kampung di Kota Pahlawan justru diwarnai kegelisahan baru. Bukan soal banjir, harga cabai, atau antrean minyak goreng, melainkan beredarnya poster digital bernuansa politik yang menampilkan sosok calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya periode 2029–2034 (Rini Indriyani dan Fikser). Poster itu menyebar diam-diam melalui grup WhatsApp dan pesan dari nomor tak dikenal, seolah datang tanpa permisi ke ruang privat warga.

Bagi sebagian masyarakat, kemunculan poster tersebut terasa janggal. Waktu pelaksanaan Pilwali masih jauh, namun atmosfer politik seakan dipaksa hadir lebih cepat di tengah kehidupan warga yang sedang berjibaku dengan persoalan ekonomi sehari-hari. Dari warung kopi hingga pos ronda, pembicaraan mengenai poster misterius itu mulai mengalir pelan, lalu berubah menjadi diskusi yang memantik rasa penasaran sekaligus kecemasan.

Rukhayah, warga Simo Gunung Kramat, mengaku awalnya tidak terlalu memedulikan pesan yang muncul di grup WhatsApp RT tempat ia bergabung. Namun percakapan para tetangga membuat dirinya mulai memperhatikan isi poster tersebut.

“Awalnya sih gak begitu ngaruh ya, tetapi saat tetangga belakang rumah saya turut komentar di group, saya jadi tahu pesan itu, lalu saya perhatikan ternyata poster tentang pilwali," ujar Rukhayah, Senin (11/5/2026).

Cerita serupa datang dari Parto, seorang pekerja pabrik di Surabaya Barat. Ia mengaku menerima kiriman poster dari nomor yang tidak dikenal pada malam akhir pekan. Karena khawatir terhadap tautan mencurigakan, ia memilih tidak langsung membuka pesan tersebut.

"Iya pak, saya juga terima postingan itu. Muncul dari nomor tak dikenal, saya gak berani buka. Tapi paginya dapat informasi katanya aman, setelah itu saya cari wifi di warkop seberang kampung, ternyata poster tersebut,”katanya.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana media sosial dan aplikasi percakapan kini menjadi jalur paling cepat membentuk opini publik. Politik tidak lagi hadir melalui baliho besar di jalan raya, melainkan menyelinap lewat layar telepon genggam warga. Dalam situasi tertentu, pola semacam ini dapat memicu spekulasi liar, terutama ketika identitas penyebar pesan tidak jelas dan tujuan kampanye belum terang.

Di sisi lain, sebagian warga berharap suhu politik Surabaya tidak dipanaskan terlalu dini. Mereka khawatir kemunculan kampanye terselubung justru menimbulkan gesekan sosial di tingkat bawah. Perbedaan pilihan politik yang belum waktunya dibicarakan bisa berkembang menjadi perdebatan yang mengganggu kerukunan warga kampung.

Bagi masyarakat kecil, suasana yang tenang dan kondusif jauh lebih penting dibanding riuh manuver politik yang datang terlalu cepat. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik. Warga berharap ruang publik Surabaya tetap menjadi tempat yang adem, tempat orang bisa berbicara tentang pekerjaan, sekolah anak, dan dapur rumah tangga, tanpa dibayangi ketegangan politik yang belum pada waktunya.(red)

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Terima Rombongan DPRD DIY, Ketua DPRD Ajak Kunjungi Rumah Bung Karno

Mediabidik.com - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menerima kunjungan Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (4/2/2020) Kedua belah pihak mendiskusikan sinergi DPRD dengan media massa dalam memperkuat Demokrasi Pancasila. Turut dalam rombongan DPRD DIY adalah puluhan wartawan dari berbagai media massa.  Dalam kunjungan itu, tamu dari Kota Gudeg juga singgah dan melihat rumah kelahiran Bung Karno di Peneleh. Juga, rumah peninggalan HOS Tjokroaminoto, tempat indekos Soekarno muda bersama tokoh-tokoh pergerakan yang lain.  "Kota Surabaya dan Yogyakarta punya kesamaan. Surabaya tempat Bung Karno lahir, 6 Juni 1901, yang kemudian menjadi Bapak Bangsa sekaligus Presiden ke-1 Republik Indonesia. Dan, Yogyakarta tempat kelahiran Presiden ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya. Rombongan DPRD DIY dipimpin Eko Suwanto, Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan. Men...