Skip to main content

Selaraskan Ritme Kerja dan Kuota, DPRD Surabaya Kurangi ndangan Reses  

SURABAYAIMediabidik.Com - Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi bersama pimpinan, ketua komisi, dan ketua fraksi untuk menyelaraskan ritme kerja dewan, Senin (11/5/2026). Pembahasan meliputi jadwal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), pembentukan pansus berbasis tupoksi, hingga persiapan reses anggota dewan.

Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri ketika dikonfirmasi menyampaikan, rapat ini penting agar setiap komisi memiliki pemahaman dan fokus di bidang masing-masing. Selain itu, penjadwalan reses juga menjadi agenda utama.
"Juni-Juli ini sudah masuk masa persiapan LKPJ, APBD, dan MPAK. Jadi ritmenya harus diatur agar tidak mengganggu administrasi,”ujar dia.

Terkait reses, lanjut Syaifuddin Zuhri, DPRD memutuskan mengurangi jumlah undangan dari 250 menjadi 200 orang per titik. Kebijakan ini sudah diputuskan dalam rapat paripurna, Rabu (6/5/2026), dengan alasan cuaca yang tidak menentu dan untuk menghindari kesulitan teknis di lapangan. Jadi tidak ada kaitannya dengan dugaan-dugaan atau rumor  negatif yang beredar di media sosial, seperti dana reses dipangkas atau manipulasi peserta reses.

"Kalau mengundang terlalu banyak, pakai tenda pun tetap bocor kalau hujan. Lebih baik dikurangi agar kegiatan reses tidak merepotkan,”ungkap dia.

Meski kuota undangan dikurangi, jumlah titik reses tetap 12 titik dan dilaksanakan selama 6 hari kerja. Reses dijadwalkan mulai 20 Mei 2026.

Politisi senior PDI-P ini menegaskan pengurangan ini juga bagian dari efisiensi anggaran. Reses sendiri merupakan kewajiban anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mensosialisasikan program Pemkot Surabaya. Selain itu, juga untuk  merumuskan usulan yang bisa diperjuangkan dewan. "Reses dilaksanakan tiga kali dalam setahun. Hasil penyerapan aspirasi masyarakat di laporkan  secara tertulis kepada Pimpinan DPRD melalui rapat paripurna, " pungkas dia. (KBID-BE/red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Komisi B Dorong Pemkot Naikan APBD Surabaya Rp10 T

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi B mendorong pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menaikan APBD 2019 naik menjadi Rp10 triliun. "Kemarin dari Rp9.9 triliun sekarang kita dorong menjadi Rp10 triliun," ujar Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (02/10/2019) siang. APBD Rp10 triliun, Politisi Gerinda ini meminta Pemkot untuk mempersiapkan pembahasannya seperti apa untuk Rp10 triliun ini. "Akan kita tanyain mereka (pemkot) siap apa tidak, karena kita mendorong untuk kesana, insya allah kata mereka siap," paparnya. Untuk itu, pihaknya segera akan mengundang semua dinas - dinas terkait, untuk membahas APBD Rp10 triliun ini. "Untuk BUMD nya besok Senin kita diundang," pungkasnya. (pan) Foto : Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah