Skip to main content

DPRD Surabaya Segera Gelar Paripurna Dengan Agenda Penetapan Pimpinan Definitif

SURABAYAIMediabidik.Com– DPRD Kota Surabaya segera menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan pimpinan definitif, karena sejak dilantik (tgl 24 Agustus 2024) hingga saat ini masih 3 partai yang telah mengirim nama calon pimpinan definif, sementara dari PDIP masih belum.

Adapun nama-nama calon pimpinan definitif yang sudah masuk adalah Bachtiar Rifai dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Arif Fathoni dari Golongan Karya (Golkar) dan Laila Mufidah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Bachtiar Rifai Wakil Ketua (sementara) DPRD Surabaya mengaku jika dirinya telah berkoordinasi dengan Ketua (sementara) Adi Sutarwijono yang sepakat untuk menggelar rapat paripurna penetapan pimpinan definitif untuk 3 wakil. karena telah melewati batas waktu yang ditentukan.

"Insya Allah besok hari Rabu jam 10 pagi akan dilakukan rapat paripurna penetapan pimpinan definitif, yang sampai saat ini masih 3 calon pimpinan, kecuali dari PDIP. Jika nantinya dari PDIP sudah keluar, kita akan paripunakan lagi tersendiri," ucapnya kepada sejumlah awak media. Senin (07/10/2024).

Politisi muda Partai Gerindra ini mengatakan jika selama ini kinerja 50 anggota DPRD Surabaya periode 2024-2029 secara otomatis masih terbatas (setengah kaki) karena Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk.

"Pelayanan secara umum, kita setengah kaki. karena fraksi hanya bisa menampung. Kalau AKD sudah terbentuk baru bisa mengundang pihak-pihak terkait. Fraksi itu bukan bagian dari AKD, tetapi kepanjangan tangan partai," jelasnya.

Namun demikian, jika ternyata surat rekomendasi nama calon pimpinan DPRD Surabaya dari PDIP bisa keluar dan terkirim sebelum rapat paripurna digelar, maka agenda rapat paripurna bisa saja diubah dengan formasi lengkap yakni penetapan Ketua dan 3 Wakil pimpinan. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Terima Rombongan DPRD DIY, Ketua DPRD Ajak Kunjungi Rumah Bung Karno

Mediabidik.com - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menerima kunjungan Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (4/2/2020) Kedua belah pihak mendiskusikan sinergi DPRD dengan media massa dalam memperkuat Demokrasi Pancasila. Turut dalam rombongan DPRD DIY adalah puluhan wartawan dari berbagai media massa.  Dalam kunjungan itu, tamu dari Kota Gudeg juga singgah dan melihat rumah kelahiran Bung Karno di Peneleh. Juga, rumah peninggalan HOS Tjokroaminoto, tempat indekos Soekarno muda bersama tokoh-tokoh pergerakan yang lain.  "Kota Surabaya dan Yogyakarta punya kesamaan. Surabaya tempat Bung Karno lahir, 6 Juni 1901, yang kemudian menjadi Bapak Bangsa sekaligus Presiden ke-1 Republik Indonesia. Dan, Yogyakarta tempat kelahiran Presiden ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya. Rombongan DPRD DIY dipimpin Eko Suwanto, Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan. Men...