Skip to main content

DPRD Surabaya : Debat Publik Kurang Menarik Hanya Monolog

SURABAYAIMediabidik.Com - Anggota DPRD Surabaya, Imam Syafi'i, mengkritik pelaksanaan Debat Publik Pilkada Surabaya 2024 yang digelar oleh KPU Surabaya pada Rabu (16/10/2024) lalu. Menurutnya, acara tersebut lebih menyerupai monolog daripada sebuah debat publik yang seharusnya berlangsung dinamis.

"Pak Eri (Eri Cahyadi) dan Pak Armuji sudah cukup baik dalam menyampaikan hasil kinerja dan program kedepan, juga dalam menjawab pertanyaan. Tetapi keberadaan panelis seperti tidak ada manfaatnya," ujar Imam saat ditemui di sela-sela rapat Paripurna Dewan, Kamis (17/10/2024).

Ia juga mengkritik mekanisme tanya jawab yang dinilainya tidak memberi ruang bagi para panelis untuk mengeksplorasi jawaban Pak Eri dan Pak Armuji atas pertanyaan yang mereka buat. 

"Panelis hanya duduk manis. Pertanyaan mereka pun dibacakan oleh presenter. Panelis tidak diberikan waktu yang cukup untuk mengelaborasi. Panelis hanya berfungsi seperti hiasan di panggung," tegas Imam yang pernah menjadi direktur televisi swasta ini.

Selain itu, Imam mempertanyakan kehadiran banyak audiens atau suporter dalam acara tersebut. "Mereka itu dibutuhkan kalau calon lebih dari satu, supaya suasana happening dan meriah. Tapi kalau hanya satu calon, apa gunanya? Biaya yang dikeluarkan bisa berkurang kalau tidak perlu mengundang banyak orang?" terangnya.

Sehingga jika ada sisa anggaran bisa dikembalikan. "Anggaran jangan dihabiskan dan dipas-paskan hanya karena sudah disiapkan. Kalau ada sisa, sebaiknya dikembalikan," tegas mantan jurnalis senior ini.

Ia menambahkan bahwa KPU Surabaya harus mampu menyelenggarakan debat publik yang tetap menarik meskipun hanya ada satu calon. "Yang penting, jangan sampai masyarakat menilai bahwa KPU Surabaya hanya memboroskan anggaran padahal bisa dihemat," tutup Politisi NasDem tersebut.(red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...