Skip to main content

Rendahnya Dividen yang Disetor, Komisi B Soroti Kinerja PD Pasar Surya

SURABAYAIMediabidik.Com– Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, menyoroti kinerja PD Pasar Surya dalam wawancara yang dilakukan di Kantor Dewan Surabaya, Senin (21/10/2024). 

Dalam paparan tersebut, Baktiono mengkritik rendahnya dividen yang disetor perusahaan kepada Pemerintah Kota dibandingkan dengan gaji yang diterima oleh direksi.

"Saya pernah tanyakan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota, berapa sebenarnya take home pay direktur PD Pasar Surya. Ternyata lebih besar take home pay-nya dibandingkan dividen yang disetor," ujar Baktiono.

Ia menilai hal tersebut tidak mencerminkan pengelolaan yang baik dan menyayangkan jika posisi direktur PD Pasar Surya hanya diisi oleh seseorang yang berperan sebagai administratur pencatat, bukan pengelola yang memiliki jiwa wirausaha.

"Kalau hanya sekadar pencatat administrasi, cukup anak-anak SMA. Posisi direktur ini harus diisi oleh orang yang punya jiwa entrepreneurship," tegas Baktiono.

Perlu perbaikan sistem dan pemilihan direksi yang tepat, Baktiono mengingatkan pentingnya seleksi yang lebih ketat dalam memilih pimpinan PD Pasar Surya. Menurutnya, sistem rekrutmen yang ada saat ini perlu diperbarui agar lebih profesional dan tidak didasarkan pada kedekatan atau hubungan personal.

"Sistem rekrutmennya harus diubah, tidak boleh berdasarkan like and dislike. Bukan asal tunjuk teman atau kerabat dekat. Jika perlu, kita buatkan peraturan daerah agar bisa sesuai dengan cita-cita kita bersama," jelasnya.

Baktiono juga menyarankan untuk mencontoh sistem pengelolaan pasar di masa kepemimpinan Wali Kota Bambang DH, di mana beberapa pasar, seperti Pasar Wonokromo dan Pasar Tambak Rejo, dikelola dengan sistem Build Operate Transfer (BOT).

"Pasar-pasar tersebut dibangun tanpa menggunakan APBD, namun tetap bisa mengakomodasi pedagang lama. Ini merupakan contoh bagaimana kota bisa dibangun tanpa mengandalkan dana pemerintah, melainkan melibatkan pihak swasta," tambahnya.

Baktiono menilai, konsep BOT bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kinerja PD Pasar Surya. Melalui kerjasama dengan pihak swasta, pemerintah bisa membangun pasar-pasar tanpa mengeluarkan anggaran besar, namun tetap memberikan ruang bagi pedagang tradisional untuk berjualan.

"Kita tidak bisa berharap semuanya dibangun sendiri oleh pemerintah. Jika menyangkut urusan perdagangan, sebaiknya kita serahkan kepada pihak yang lebih berpengalaman di dunia bisnis, seperti yang dilakukan di Pasar Tambak Rejo dan Pasar Wonokromo," ungkapnya.

Baktiono menambahkan bahwa dengan masa Build Operate Transfer yang umumnya berlangsung selama 25 tahun, di kemudian hari pengelolaan pasar akan kembali kepada pemerintah, dan keuntungan jangka panjang dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Ia juga menekankan perlunya evaluasi terhadap manajemen PD Pasar Surya yang dianggap kurang inovatif. "Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kita punya contoh-contoh pasar yang berhasil dikelola dengan sistem BOT, namun PD Pasar seolah lupa atau tidak peduli untuk belajar dari pengalaman tersebut," pungkas Baktiono. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...