Skip to main content

400 Prajurit Yonif Raider Sikatan Siap Diberangkatkan ke Papua

Mediabidik.com – Sebanyak 400 prajurit Yonif Raider 500/Sikatan Kodam V/Brawijaya mendeklarasikan diri siap untuk diberangkatkan ke Papua. Jumlah itu terdiri dari perwira hingga tamtama.

Hal itu tampak dari apel Pemeriksaan Kesiapan Operasi Satgas Pamrahwan (pengamanan daerah rawan) Papua TA 2020 yang digelar di markas Yonif Raider 500/Sikatan, jalan Gajah Mada Surabaya, Kamis (13/8/2020).

Apel dihadiri langsung oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto. Tampak hadir pula pejabat lain, salah satunya Kapolda Jatim . Irjend Pol M. Fadil Imran.

Dalam arahannya, Letjen TNI Joni Supriyanto mengatakan bahwa tugas Pamrahwan yang prajurit emban ini, adalah tugas kehormatan sekaligus kepercayaan.

"Tujuan dari tugas ini adalah untuk menetralisir berbagai ancaman keamanan dari separatis bersenjata yang telah menunjukkan niatnya untuk memisahkan diri dari binkai NKRI melalui berbagai aksi separatis, terorisme dan kejahatan terkordinasi," ujar Joni, Kamis (13/8/2020).

Para prajurit juga diminta untuk menggalang masyarakat setempat agar bekerjasama dapat menjaga keamanan wilayahnya, sehingga seluruh masalah dapat diselesaikan dengan baik.

"Serta tingkatkan kegiatan keagamaan dan jangan mudah terprovokasi didalam melaksanakan tugas," imbuh Joni.

Kepada wartawan Joni mengatakan para prajurit ini bakal berangkat pada bulan Agustus 2020 ini dan akan melaksanakan tugas selama 9 bulan kedepan.

"Satuan ini akan mengantikan tugas satuan yang sebelumnya. Mengapa 9 bulan, karena dalam kurun waktu tersebut kondisi mental prajurit masih terpelihara dan semangat masih cukup baik, sehingga mereka tidak jenuh. Saya lihat Pangdam V/Brawijaya sudah mempersiapkan hal ini dengan baik," terangnya.

Sedangkan, Pangdam V/Brawijaya, Mayjend TNI Widodo Iriansyah mengatakan bahwa kehadiran Kasum TNI tersebut dapat meningkatkan semangat dan moril prajurit yang dalam waktu dekat bakal berangkat tugas ke Papua.

"Kita juga memastikan bahwa personil Korum akan dapat melaksanakan tugas kemarkasan dengan mendukung tugas pokok satuan dengan baik dan bertanggung jawab, selain itu bagi keluarga prajurit yang akan ditinggalkan selama masa penugasan pun, akan kami pastikan dalam kondisi tetap aman terjaga sehat dan terjamin kondisi perekonomiannya," tegas Widodo Iriansyah.

Widodo juga memaparkan bahwa selain memberangkatkan prajurit ke Papua, Kodam V/Brawijaya juga bakal memberangkatkan Satgas Yon armed 8/105 Tarik yang akan melaksanakan tugas operasi PAM rahwan Maluku Utara pada bulan November tahun 2020.

Lalu Satgas Yonif Mekanis 512/Quratara Yudha yang akan melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-PNG Utara, pada bulan Januari tahun 2021.

Yonif mekanis 521/Dadaha Yudha yang akan melaksanakan tugas operasi Pamtas mobile sektor Honai Papua pada bulan Juli tahun 2021.

Satgas Yonif 511/Dibyatara Yudha melaksanakan Tugas operasi pantas RI Malaysia wilayah Kalimantan Timur pada bulan September tahun 2021, serta Satgas Yonif 527 yang akan melaksanakan tugas operasi Pamtas RI- PNG sektor Utara pada bulan Oktober tahun 2021 mendatang. (opan)

FOTO: Tampak Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto saat memeriksa kesiapan prajurit Yonif Raider 500/Sikatan di Makodam V/Brawijaya, Kamis (13/8/2020). Henoch Kurniawan
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...
102 comments
Read more