Dewan Ingatkan ASN Pemkot Surabaya Jangan Terlibat Politik

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkot Surabaya tidak terlibat dalam kegiatan politik di Pilwali Surabaya.

"Tahapan Pilwali Surabaya sudah berjalan, tanggal 4 sampai 6 September 2020 merupakan jadwal pendaftaran pasangan calon yang diusung partai politik. Saya berharap ASN Pemkot tidak ikut tarik menarik kepentingan dan terlibat dalam dinamika pilwali," tegasnya.

Fathoni kembali menegaskan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya harus jeli. "Bawaslu jangan hanya berdiam diri di kantor, melainkan harus turun ke lapangan. Kalau mendapati adanya program pemerintah kota yang dikampanyekan oleh OPD tapi tidak sesuai tupoksinya patut di waspadai. Karena bisa jadi penyalahgunaan wewenang," terangnya.

Selain itu Fathoni mengingatkan agar pihak Inspektorat Pemkot Surabaya benar-benar menegakkan disiplin ASN. "Ini bukan niat menghukum ASN melainkan menjaga harkat dan martabat ASN sebagai abdi negara," ujarnya.

Ketua DPD 2 Golkar Surabaya itu kembali menekankan, kalau sudah ada ASN yang masuk menjadi tim sukses bacawali atau bertemu dengan bacawali untuk jabatan tertentu, sebaiknya dihentikan mulai sekarang.

"Karena pasti tidak akan independent. ASN harus netral, sesuai sumpah janjinya yang mendharma baktikan untuk kepentingan negara," pungkasnya.(pan)

Foto : Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni.

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...

Mediabidik.com

Search This Blog