Skip to main content

KPU Surabaya Launching Pemilihan Walikota Surabaya 2020 Secara Virtual

Mediabidik.com - KPU Kota Surabaya melaunching Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2020. Acara tersebut dilakukan secara vitual yang dipusatkan di Dyandra Covention Hall, pada Sabtu (15/08/2020).

"Memang ada yang berbeda ketika pelaksanaan Pilwali Surabaya dilakukan dimasa pandemi Covid-19" ujar Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi saat media briefing.

Menurut Nur Syamsi para penyelenggara adhoc Pilkada Surabaya yaitu, Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan Pilwali Surabaya lewat siaran virtual.

"Masyarakat bisa menyaksikan. Lewat siaran JTV mulai pukul 18.30 WIB, " terang Nur Syamsi.

Dalam launching Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2020, KPU Kota Surabaya hanya menyediakan 50 kursi undangan. Berdasarkan protokol kesehatan para undangan yang menghadiri acara tersebut harus memakai masker. 

KPU Kota Surabaya juga menyediakan petugas untuk memeriksa suhu tubuh. Tamu undangan yang boleh masuk harus bersuhu tubuh dibawah 37,3 derajat celcius. Selain itu tamu undangan harus cuci tangan ditempat yang sudah disediakan dan memakai hand sanitizer.

Nur Syamsi kembali mengatakan KPU Kota Surabaya sudah siap menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2020 yang berpedoman pada protokol kesehatan.

"Kita sudah membentuk sumber daya manusia (SDM). Anggaran Pilkada sebesar Rp.101,2 milyar, sudah seluruhnya ditransfer oleh Pemkot Surabaya ke rekening KPU Surabaya. Masyarakat diminta untuk ikut mengawasi," pungkasnya. (pan)

Foto : Nur Syamsi Ketua KPU kota Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...