Pasca Idul Adha, PN Surabaya Gelar Rapid Test Massal

Mediabidik.com – Pasca lebaran idul adha atau kurban, jajaran pimpinan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya melakukan tes rapid masal terhadap 300 pegawainya. Menurut humas PN Surabaya Martin Ginting, hal itu pihaknya lakukan karena menghindari munculnya kluster baru di lembaga yang berkantor di jalan Arjuno Surabaya tersebut.

"Perayaan Idul Adha juga diperingati oleh aparatur PN Surabaya yang melakukan mudik ke kampung halaman di wilayah dekat Kota Surabaya yang kemungkinan juga berbaur di keramaian masyarakat," terangnya, Senin (3/8/2020).

Oleh karenanya, Ketua PN Surabaya DR Joni, SH, MH mengambil kebijakan tes rapid massal ke seluruh staf dan jajarannya, sebelum memulai aktifitas kantor pasca lebaran Idul Adha.

"Untuk mengantisipasi penyebaran virus yang mungkin terbawa dari luar oleh aparatur, maka di hari kerja pertama hari ini, pimpinan PN Surabaya melakukan rapid test secara mandiri terhadap seluruh aparatur PN termasuk tenaga honor," terang Martin Ginting melalui rilis resminya.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran covid 19 dan mencegah adanya klaster virus di tempat kerja (perkantoran-red), agar masyarakat pengguna jasa PN SBY tetap terantisipasi dalam pencegahannya atau guna memutus mata rantai penyebaran virus di PN Surabaya.

Pasalnya, pada tahun ini warga PN Surabaya tidak melakukan kurban di kantor, tetapi diarahkan ke wilayah tempat tinggalnya masing-masing.

"Karena mencegah penumpukan massa saat pemotongan hewan qurban di PN Surabaya. Rapid dilakukan terhadap 300 an orang," pungkasnya.(opan)

FOTO: Tampak kegiatan rapid tes yang dilakukan di PN Surabaya terhadap 300 pegawainya, Senin (3/8/2020). Henoch Kurniawan

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog