Skip to main content

Dianggap Kurang Tepat, Dewan Kritisi Pemasangan Wastafel Portable

Mediabidik.com - 2700 unit wastafel portabel yang tersebar di Surabaya, yang terpasang dibeberapa ruang publik. Diantaranya pedestrian, taman, sentra kuliner, pasar, gedung pemerintahan, pendidikan, dan pusat kesehatan mendapat apresiasi serta kritikan dari kalangan dewan.

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Buchori Imron mengapreisasi upaya pemkot dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 dengan terus memperbanyak wastafel portabel. Namun Buchori menyebut ada beberapa titik pemasangan fasilitas cuci tangan yang dirasa kurang tepat. 

Ia memberikan contoh seperti halnya tempat cuci tangan di sekitar Jalan Kedung Cowek. Hampir tidak ada masyarakat yang menggunakan cuci tangan tersebut. "Apakah efektif?," kata Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini kepada media ini, Selasa (1/9/20).

Seharusnya pemerintah kota memperhatikan dimana letak yang strategis dan memudahkan publik untuk menjangkaunya. Justru, di tempat tertentu yang didatangi banyak orang masih saja kurang optimal. 

Buchori memberikam contoh di Pasar Kapasan. Sebagai jujukan pengunjung tentu di sana membutuhkan cukup banyak sarana protokol kesehatan.

"Jangan sampai yang komunitasnya banyak hanya ditempatkan satu-dua aja. Itu tentu kurang efektif," jelasnya.

Sementara Ketua Komisi C Baktiono menambahkan, terkait dengan protokoler kesehatan yang saat ini pemkot tengah gencar untuk memberikan wastafel diperkampungan itu adalah merupakan inisiatif yang baik untuk mengatasi Covid-19.

"Warga yang khususnya yang sering bergerombol berkerumun dapat memanfaatkan wastafel tersebut untuk membersihkan tangan," ucapnya.

Politisi PDIP ini menyebut untuk sumber air dan sabun warga setempat bisa bergotong-royong. "Kalau sekedar air, warga bisa saling membantu untuk menyalurkan air di tangki-tangki," sebutnya.

Selain itu menurutnya, warga bisa gotong-royong iuran untuk bisa menyiapkan sabun cair. "Harganya masih bisa terjangkau kalau seluruh warga bisa membantu gotong royong bersama Pemerintah Kota Surabaya," pungkasnya. (pan)


Foto : Buchori Imron anggota Komisi C DPRD Surabaya. 


Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more