Dianggap Kurang Tepat, Dewan Kritisi Pemasangan Wastafel Portable

Mediabidik.com - 2700 unit wastafel portabel yang tersebar di Surabaya, yang terpasang dibeberapa ruang publik. Diantaranya pedestrian, taman, sentra kuliner, pasar, gedung pemerintahan, pendidikan, dan pusat kesehatan mendapat apresiasi serta kritikan dari kalangan dewan.

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Buchori Imron mengapreisasi upaya pemkot dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 dengan terus memperbanyak wastafel portabel. Namun Buchori menyebut ada beberapa titik pemasangan fasilitas cuci tangan yang dirasa kurang tepat.

Ia memberikan contoh seperti halnya tempat cuci tangan di sekitar Jalan Kedung Cowek. Hampir tidak ada masyarakat yang menggunakan cuci tangan tersebut. "Apakah efektif?," kata Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini kepada media ini, Selasa (1/9/20).

Seharusnya pemerintah kota memperhatikan dimana letak yang strategis dan memudahkan publik untuk menjangkaunya. Justru, di tempat tertentu yang didatangi banyak orang masih saja kurang optimal.

Buchori memberikam contoh di Pasar Kapasan. Sebagai jujukan pengunjung tentu di sana membutuhkan cukup banyak sarana protokol kesehatan.

"Jangan sampai yang komunitasnya banyak hanya ditempatkan satu-dua aja. Itu tentu kurang efektif," jelasnya.

Sementara Ketua Komisi C Baktiono menambahkan, terkait dengan protokoler kesehatan yang saat ini pemkot tengah gencar untuk memberikan wastafel diperkampungan itu adalah merupakan inisiatif yang baik untuk mengatasi Covid-19.

"Warga yang khususnya yang sering bergerombol berkerumun dapat memanfaatkan wastafel tersebut untuk membersihkan tangan," ucapnya.

Politisi PDIP ini menyebut untuk sumber air dan sabun warga setempat bisa bergotong-royong. "Kalau sekedar air, warga bisa saling membantu untuk menyalurkan air di tangki-tangki," sebutnya.

Selain itu menurutnya, warga bisa gotong-royong iuran untuk bisa menyiapkan sabun cair. "Harganya masih bisa terjangkau kalau seluruh warga bisa membantu gotong royong bersama Pemerintah Kota Surabaya," pungkasnya. (pan)

Foto : Buchori Imron anggota Komisi C DPRD Surabaya.

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog