Skip to main content

Diduga Mengelapkan Uang Perusahaan, Dirut Baru Laporkan Dirut Lama

Mediabidik.com - Sandhi Muhammad Shiddiq keberatan dengan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Pengacaranya, Nuryanto menilai bahwa laporan Rizky Ardiansyah Prasetyo yang mengatasnamakan Dirut PT Citra Gading Asritama (CGA) tidak sah. Rizky adalah dirut pengganti Sandhi. Rizky melaporkan Shandi yang kini telah menjadi terdakwa menggelapkan uang perusahaan Rp 29 miliar ketika masih menjabat dirut.

Nuryanto beralasan bahwa saat Rizky melaporkan ke polisi, status PT CGA telah dinyatakan pailit oleh hakim dalam perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Surabaya. Karena itu, semua urusan perusahaan sudah dialihkan menjadi kewenangan pengurus dan kurator. Rizky yang ketika itu menjabat sebagai dirut sudah tidak berhak lagi mengurusi perusahaan.

"Kalau masa pailit dirut melaporkan tidak punya kewenangan karena kewenangan perusahaan ada pada kurator," ujar Nuryanto seusai membacakan eksepsi terdakwa Sandhi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kamis (13/8/2020).

Dia juga membantah kliennya telah menggelapkan uang perusahaan hingga Rp 29 miliar. Termasuk dakwaan kliennya telah mencuci uang perusahaan. Uang yang dialihkan terdakwa ke rekening lain untuk menjalankan bisnis lain. Uang itu masih ada dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Usahanya banyak. Dirut otomatis mengatur untuk bayar ini bayar itu. Sebenarnya tidak ada penggelapan dan uangnya ada," katanya.

Menanggapi eksepsi terdakwa, JPU Darwis akan menanggapi dalam sidang pekan depan. Dia meyakini dakwaannya sudah benar. "Kami akan ajukan tanggapan secara tertulis dalam sidang pekan depan," kata jaksa Darwis.

Shandi bersama terdakwa Rusdi Wijisaksono sebelumnya didakwa menggelapkan dan mencuci uang PT CGA yang di Jalan Gayung Kebonsari Manunggal Surabaya. Nilainya mencapai Rp 29 miliar. Modusnya, terdakwa mengalihkan uang proyek ke bank lain dan tidak dapat mempertanggungjawabkannya.

PT CGA mendapat fasilitas kredit standby loan dari Bank Jatim untuk pengerjaan proyek di Kalimantan Timur. Perjanjiannya, pencairan termin harus melalui rekening PT CGA selaku debitur di Bank Jatim. Namun, pada tahun ketiga, tepatnya 2016, masih ada tiga proyek yang belum lunas. Yakni, SMAN 1 Bontang, Kelekat Tabang dan Kembang Janggut. Januari 2017, status kredit PT CGA senilai Rp 23,8 miliar dinyatakan macet.

Terdakwa Sandhi menjalin kesepakatan dengan terdakwa Rusdi selaku bos PT Citra Gading Pantation dan PT Duta Yasa Konstruksi. Mereka sepakat mengalihkan pencairan termin-termin proyek PT CGA yang seharusnya di rekening Bank Jatim yang digunakan membayar utang-utang ke perusahaan terdakwa Rusdi.

Rusdi meminta Sandhi agar memberikannya surat kuasa khusus untuk mengelola keuangan PT CGA. Kesepakatan pengalihan termin ini dibuat setelah kedua terdakwa tahu kredit PT CGA di Bank Jatim senilai Rp 23,8 miliar macet. Jika dilewatkan melalui rekening kredit PT CGA akan terserap untuk pembayaran kredit macet sehingga terdakwa tidak mendapatkan bagian dari uang pencairan. (opan)

FOTO: Tampak terdakwa Sandhi Muhammad Shiddiq saat jalani sidang secara online yang digelar di PN Surabaya. Sidang digelar dengan agenda mendengarkan bantahan (eksepsi) pihak terdakwa. Henoch Kurniawan

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh