"Jangan sampai pelaksanaan tahapan Pilkada terseok-seok karena anggaran," ungkapnya Kamis, (06/08/2020).
Menurut Adi Sutarwijono, dia sudah memberikan rekomendasi kepada Komisi A agar menggelar rapat dengar pendapat (Hearing) dengan pihak-pihak untuk membahas persoalan tersebut. "Komisi A akan menggelar hearing terhadap persoalan itu pada Sabtu (08/08/2020)," terangnya.
Adi menekankan melalui pernyataannya di media, pemkot Surabaya bisa memperhatikan persoalan tersebut.
Sementara itu Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU kota Surabaya Naafilah Astri membenarkan bahwa pencairan anggaran Pilkada Surabaya sesuai NPHD masih belum cair seluruhnya. Dari anggaran Rp.101,2 miliar, yang sudah cair baru Rp.41,09 miliar atau sekitar 41 persen.
"Tahapan Pilwali Kota Surabaya terus berjalan, tapi anggaran belum cair seluruhnya sehingga kami khawatirkan dapat mempengaruhi proses tahapan tidak berjalan sebagaimana mestinya," jelasnya.
Alumnus magister ilmu politik FISIP Unair Surabaya ini menyatakan anggaran Rp.41 Miliar yang sudah cair tersebut masing-masing rinciannya Rp.1 Miliar pada Desember 2019, kemudian pada termin pertama atau Januari 2020 cair Rp.40 Miliar.
"Kalau sesuai Permendagri, harusnya ya pada 9 Juli 2020 (lima bulan sebelum hari pemungutan suara 9 Desember) sudah dicairkan dari sisa 60 persen atau Rp.60 Miliar," terang Astri.
Komisioner perempuan satu-satunya di KPU Kota Surabaya tersebut juga menyampaikan pada 22 Juli 2020 telah dilakukan penandatanganan addendum (perubahan) NPHD anggaran Pemilukada Kota Surabaya 2020 bersama Pemkot Surabaya. (pan)
Foto : Adi Sutarwijono Ketua DPRD kota Surabaya.
Foto : Adi Sutarwijono Ketua DPRD kota Surabaya.