Anggota Pansus yang juga Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Luthfiyah meminta agar Raperda Restribusi Kekayaan Daerah tidak menaikkan restribusi Ijin Pemakaian Tanah (IPT) yang biasa disebut warga pemegang surat ijo.
"Surat ijo atau IPT ini sampai sekarang masih ambigu, karena tidak ada pemilik yang sah, baik itu warga maupun pemerintah. Hanya saja sudah terlanjur tercatat di pemkot Surabaya. Jadi untuk melepasnya susah karena banyak persyaratannya" tegas politisi Partai Gerindra ini.
Karenanya menurut Luthfiyah tidak selayaknya Pemkot Surabaya menaikkan restribusi IPT melalui raperda ini.
"Kasihan warga karena kalau suatu saat pemerintah membutuhkan tanah itu, warga tidak mendapat ganti rugi. Padahal warga ini beli lho tanah itu," tegasnya lagi.
Menurut Luthfiyah sejumlah paguyuban pemegang ijo atau IPT sampai sekarang masih berupaya menuntut hak legalitas atas status tanah tersebut. "Mereka ini banyak yang sudah puluhan tahun tinggal disitu, ada yang sejak jaman PKI," ungkapnya.
Dengan kondisi seperti itu, Pemkot Surabaya seharusnya membantu warga surat ijo. "Setidaknya membebaskan restribusi terhadap warga miskin pemegang surat ijo. Atau memberikan keringanan terhadap warga golongan tertentu, misalnya veteran atau warga miskin," pungkasnya.(pan)
Foto : Lutfiyah Anggota Pansus Raperda Restribusi Kekayaan Daerah
Foto : Lutfiyah Anggota Pansus Raperda Restribusi Kekayaan Daerah