Skip to main content

E-Tilang di Surabaya Resmi Berlaku Hari Ini

Mediabidik.com - Kota Surabaya akhirnya resmi menerapkan program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau e-tilang mulai hari ini, Kamis (16/1/2020). Peresmian itu dilakukan langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Istiono, dan Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan di Mapolda Jatim.

Peresmian itu juga dihadiri bupati atau wali kota se-Jawa Timur. Termasuk pula Kapolres se-Jawa Timur. Di Jawa Timur, Surabaya menjadi yang pertama dan akan dijadikan percontohan bagi kabupaten atau kota lainnya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memastikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah sangat siap menerapkan e-Tilang ini. Ia memastikan, setiap 15 meter ada kamera di seluruh wilayah Kota Surabaya.

"Kelebihannya kecepatannya 400 kilometer per jam bisa menangkap siapa yang mengemudikannya. Untuk kamera keamanan, kecepatan 80 kilometer per jam. Di dalam mobil bukan hanya wajah, gerak gerik juga terdeteksi, dan terkonek dengan data kependudukan seluruh Indonesia," kata Wali Kota Risma dalam sambutannya.

Menurut Tri Risma Harini, sebenarnya penerapan ETLE ini berawal dari kekhawatirannya karena dulu ada 10 kecelakaan lebih setiap harinya di Kota Surabaya. Bahkan, setiap 2 hari sekali ada yang meninggal. Di samping itu, tahun lalu ada penculikan anak di sekolah sebanyak tiga kali, makanya seluruh bangunan gedung di Kota Surabaya dipasangi CCTV. "Semuanya itu bisa terkoneksi ke seluruh kamera kami," tegasnya.

Ia mencontohkan apabila ada seorang pencuri, bisa dideteksi melalui baju atau kacamatanya atau hanya dengan gerak-geriknya. Melalui ETLE ini, akan bisa diketahui jalur perjalanannya hingga terakhir lewat mana. Melalui kamera itu pula nanti akan dipetakan jalur perjalanannya. "Jadi, kamera ini akan membentuk jaringan atau peta dimana saja dia lewat. Makanya, kamera ini selain berguna untuk lalu lintas juga berguna untuk keamanan," imbuhnya.

Oleh karena itu, Risma mempersilahkan bupati atau wali kota yang ada di Jawa Timur untuk menggunakan system yang telah diterapkan di Kota Surabaya. Apalagi, system yang telah dikembangkan di Surabaya itu telah diakui para ahli dan merupakan buatan sendiri yang didampingi oleh ahli-ahli dari ITS. "Monggo bapak/ibu sekalian kalau mau menggunakan system ini," ujarnya.

Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menambahkan, penerapan e-tilang ini dalam rangka menekan angka kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur. Ia yakin penerapan e-tilang di suatu daerah akan menciptakan budaya tertib berlalu lintas bagi masyarakatnya.

"Apalagi, CCTV yang digunakan tersebut juga mampu merekam berbagai tindakan kejahatan jalan. Jadi, manfaatnya banyak untuk mencegah kejahatan juga bisa. Masyarakat akan lebih hati-hati dengan penerapan ETLE," kata Luki.

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono sangat mengapresiasi penerapan ETLE ini di Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya. Secara khusus, dia menyampaikan apresiasinya kepada Kapolda Jatim, Wali Kota Risma, Forpimda dan masyarakat yang mendukung program ini. "Surabaya memiliki prestasi yang diakui nasional maupun internasional, sehingga ETLE ini akan melengkapi itu semua," kata Istiono.

Ia juga mengapresiasi kecanggihan system ETLE yang diterapkan di Jawa Timur, khususnya di Surabaya ini. Sebab, kameranya itu merupakan rakitan sendiri dan sudah berkelas internasional. "Ini juga bisa jadi standart ETLE yang akan diterapkan di provinsi-provinsi lainnya. Ini akan menjadi percontohan bagi provinsi lain," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...