Skip to main content

Soal Pilkada Surabaya, DPC PDIP Surabaya Siap Jalankan Putusan DPP

Mediabidik.com - Meski jumlah kursi yang diperoleh PDIP cukup untuk mengusung sendiri pasangan cawali dan cawawali Surabaya, tapi Partai berlambang banteng moncong putih itu tidak menutup peluang koalisi dengan partai lain di Pilkada Surabaya 2020.

Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan semua keputusan berada di tangan DPP PDIP. 

"DPC PDPI Surabaya hanya diberi mandat sebatas melakukan penjaringan calon dan menyiapkan infra struktur pemenangan," ungkapnya.

Politisi yang akrab disapa Awi itu mengatakan DPC PDI Surabaya akan siap menjalankan perintah DPP PDIP. 

"Misalnya kalau rekomendasi sudah turun nanti, kemudian DPP memerintah berkoalisi dengan partai ini atau itu, atau tidak berkoalisi, kita siap menjalankan perintah" tegasnya.

Awi mengatakan kalau ada partai lain yang berminat melakukan koalisi dengan PDIP, harus melakukan pembicaraan di tingkat pusat bukan di DPC. Karena itu sudah wewenang DPP.

Menurut Awi PDIP Surabaya sekarang ini tengah fokus melakukan koalisi bersama rakyat, dengan menyentuh dan menyala langsung masyarakat. 

"Kita fokus membentuk pengurus anak ranting ditingkat RW. Kemudian mengenalkan program-program untuk menyelesasikan persoalan masyarakat. Seperti persoalan pendidikan, kesehatan dan pembenahan infra struktur lainnya" urainya.

Dalam program pemenangan tersebut, Awi juga berharap agar bakal calon yang sudah mendaftar, baik itu kader PDIP atau bukan, hendaknya sudah melakukan sosialisasi. "Sosialisasi untuk bisa soal ideologi PDIP atau mengenalkan dirinya berikut programnya nanti kalau jadi calon walikota atau calon wakil walikota" pungkasnya.(pan)

Foto : Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono.

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...