Skip to main content

Camat Sawahan dan Pengasuh Pondok Pesantren JH Klarifikasi Berita Hoax

SURABAYA (Mediabidik) - Isu yang beredar di media sosial (medsos) tentang dijualnya pondok pesantren Jauharotul Hikmah (JH) serta masih bukanya portitusi di eks lokalisasi dolly diklarifikasi oleh camat Sawahan dan Pengasuh Pondok Pesantren Jauharotul Hikmah (JH), Ustad. Mokhammad Nasih.
 
Dia menyampaikan, munculnya berita ini diawali ketika ada beberapa orang yang mengaku berasal dari komunitas penulis. Mereka melakukan liputan di pondok pesantren Jauharotul Hikmah pada tanggal 10 November 2017. 

Singkat cerita, lanjut Nasih, setelah melakukan liputan, muncul berita broadcast serta di media sosial yang menuliskan bahwa pondok pesantren jauharotul hikmah akan dijual. Parahnya lagi, dalam tulisan itu menyebutkan bahwa Dolly masih buka. 

"Padahal kenyataannya sejak di tutup tahun 2014, Dolly dan jarak tidak ada aktivitas prostitusi dan hiburan malam. Lebih dari itu, Pemkot sering melakukan operasi secara rutin di kawasan Dolly dan jarak," kata Nasih di Pondok Pesantren Jauharotul Hikmah jalan Putat Jaya 4B timur No 4, (20/11/2017). 

Selain itu, Nasih juga mengklarifikasi tulisan yang menyatakan bahwa pondok pesantren JH akan dijual. Dia menegaskan bahwa pesantren ini tidak dijual, melainkan ingin memperluas lagi tempatnya karena sudah tidak cukup untuk menampung banyaknya santri. 

"Bukan dijual, tetapi lebih tepatnya membantu pembelian rumah yang ada disamping pesantren. Kami sudah membayar uang sebesar 100 juta dan masih kurang 200 juta lagi. Nah, untuk segera melunasi uang 200 juta itu, bahasa saya "menjual" (wakaf amal shaleh) yang dalam arti sesungguhnya, mengajak masyarakat yang berkenan membantu untuk keberlangsungan pendidikan di pesantren JH demi kebaikan dan kemajuan Islam," terang Nasih. 

Sementara Camat Sawahan, Yunus sependapat dengan Ust.Nasih. Dia menegaskan bahwa berita di media sosial yang mengatakan dolly buka kembali, tidak benar. Baginya, sejak dolly ditutup Pemkot telah banyak memberikan pelatihan wirausaha dan usaha alih fungsi terhadap warga untuk mandiri dan kehidupan masyarakat saat ini jauh lebih tenang. 

"Kalaupun ada yang mau coba-coba langsung kita tindak," tegas Yunus. 

masih menurut Yunus, selama ini hubungan kita baik, kalau ada apa-apa kita saling koordinasi agar hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi. 

"Hal seperti itu nggak semuanya selesai,  komitmen kami dari awal tetap melakukan pengawasan dan penertiban. Setiap saat kita masih kordinasi dengan Satpol PP, jajaran tiga pilar untuk melakukan operasi disini dan sudah ada 20 lebih pelaku pengusaha karaoke plus pengunjung yang sudah terjaring Satpol PP dimasukkan Liponsos, "pungkasnya. (pan) 


Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama