Skip to main content

Kurangnya Perhatian ke Guru Madin, 2018 Pemprov Akan Bantu Dana

MALANG (Mediabidik) - Hingga saat ini perngorbanan guru dalam ikut mencerdaskan bangsa tak sebanding dengan hak dan kesejahteraan yang didapatnya. Revolusi mental yang di gaungkan Presiden RI Joko Widodo nampaknya sulit berjalan maksimal lantaran perhatian kepada guru, terutama guru Madrasah Diniyah (Madin) sangat kurang.

Anggota komisi E DPRD Jatim, Gunawan mengaku banyak aspirasi dari masyarakat bahwa nasib guru kurang diperhatikan. Saat ini tidak ada perhatian kesejahteraan guru Madin, PAUD, pendidikan dini lainnya. Padahal pemerintah menggalakkan program revolusi mental. Namun kenyataannya pendidikan mental dan karakter tidak pernah disentuh.

"Pemerintah pingin revolusi mental, kenyataan justru pendidikan di mental , dan karakter kok kurang perhatikan. Kita merasa prihatin betul. Hal ini harus menjadi perhatian pemprov," ujar Gunawan saat reses di Gondang Legi, Malang, Sabtu (25/11)

Politisi PDIP itu menegaskan, seharusnya Pemprov Jatim dapat menysisihkan sebagian anggarannya untuk membantu guru madin dan sekolah-sekolah berbasis keagamaan.  Sehingga keinginan pemerintah pusat betul-betul berjalan.

Gunawan mempertanyakan sikap pemerintah yang ingin terlaksana programnya. Tetapi tidak sesuai, aplikasi anggaran belum pro pembangunan karakter. Maka jika ingin pembangunan karakter berjalan, kesejahteraan guru harus diperhatikan.

"Tidak banyak - banyak kasihlah tambahan Rp 150 ribu tiap bulan. Karena gajinya hanya Rp 300 ribu, itu sudah maksimal dengan ngajar tiap hari," kata politisi asal Malang tersebut.

Gunawan mengaku bantuan dana dari Kementerian Agama sulit didapatkan dan jumlah uang yang didapatkan hanya  Rp 10 juta untuk satu tahun. Pihak sekolah banyak mengeluh lantaran pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPj) tak sebanding dengan uang yang didapatkan.

 "Lebih banyak buat ngurusi SPj-nya, tak imbang dengan uang diterimanya. Yang banyak sumbangan-sumbangan dari wali murid," katanya.

Untuk tahun 2018, Pemprov akan memberikan bantuan dana untuk murid madrasah tingkat Ula sebesar Rp 15 ribu, dan madrasah kelas wustho sebesar Rp 20 ribu. Namun bantuan diberikan kepada murid yang kriterianya ditentukan oleh pemerintah.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni