Skip to main content

Surabaya Raih Penghargaan LKPD

SURABAYA (Mediabidik) - Karena kecakapannya dalam mengelola keuangan yang transparan dan acauntabel, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menerima penganugerahan penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pemerintah Republik Indonesia terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tingkat Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun anggaran 2016. 

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Soekawo. 
Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana mengatakan, penghargaan yang diraih Kota Surabaya ini dilandasi oleh kerja keras dan konsistensi dari seluruh elemen atau stakeholder pemkot dalam meningkatkan serta mempertahankan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang setiap tahunnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

"Ini adalah penghargaan kali ke 7 yang diterima surabaya dari BPK sejak tahun 2011," kata Wisnu seusai acara di Gedung Negara Grahadi, Rabu (1/11/2017). 

Disampaikan Wisnu, di bawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, pemkot selalu mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang mana opini tersebut merupakan penilaian tertinggi dari BPK untuk melihat bagaimana laporan keuangan dari masing-masing pemda. 

"Pengelolaan keuangan di pemerintah Kota Surabaya dari tahun ke tahun sudah pada track yang benar dengan capaian standart tertinggi," ujar Wisnu. 

Ditanya harapan ke depan terkait pengelolaan keuangan daerah di Surabaya, Wisnu mengatakan, selain mempertahankan predikat kualitas pengelolaan keuangan negara yang efektif, pemkot juga perlu memperhatikan evaluasi dan rekomendasi dari BPK agar terhindar dari segala bentuk kesalahan-kesalahan yang nantinya menimbulkan permasalahan.  

"Selain itu, pemkot juga diminta untuk mampu meningatkan pelayanan publik kepada masyarakat Surabaya. Hal ini perlu dilakukan supaya warga Surabaya merasa teranyomi atas kinerja pemkot," terangnya. 

Selain Kota Surabaya, adapun 30 kota dan kabupaten se-Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan opini WTP hasil dari LKPD tahun 2016 antara lain, Gresik, Blitar, Jombang, Lamongan, Lumajang, Madiun, malang, Pacitan, Situbondo, Tuban, Kediri, Mojokerto, Banyuwangi, Bojonegoro, Magetan, Ngawi dan Trenggalek. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama