Surabaya Raih Penghargaan LKPD

SURABAYA (Mediabidik) - Karena kecakapannya dalam mengelola keuangan yang transparan dan acauntabel, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menerima penganugerahan penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pemerintah Republik Indonesia terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tingkat Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun anggaran 2016.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Soekawo.

Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana mengatakan, penghargaan yang diraih Kota Surabaya ini dilandasi oleh kerja keras dan konsistensi dari seluruh elemen atau stakeholder pemkot dalam meningkatkan serta mempertahankan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang setiap tahunnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ini adalah penghargaan kali ke 7 yang diterima surabaya dari BPK sejak tahun 2011," kata Wisnu seusai acara di Gedung Negara Grahadi, Rabu (1/11/2017).

Disampaikan Wisnu, di bawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, pemkot selalu mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang mana opini tersebut merupakan penilaian tertinggi dari BPK untuk melihat bagaimana laporan keuangan dari masing-masing pemda.

"Pengelolaan keuangan di pemerintah Kota Surabaya dari tahun ke tahun sudah pada track yang benar dengan capaian standart tertinggi," ujar Wisnu.

Ditanya harapan ke depan terkait pengelolaan keuangan daerah di Surabaya, Wisnu mengatakan, selain mempertahankan predikat kualitas pengelolaan keuangan negara yang efektif, pemkot juga perlu memperhatikan evaluasi dan rekomendasi dari BPK agar terhindar dari segala bentuk kesalahan-kesalahan yang nantinya menimbulkan permasalahan.

"Selain itu, pemkot juga diminta untuk mampu meningatkan pelayanan publik kepada masyarakat Surabaya. Hal ini perlu dilakukan supaya warga Surabaya merasa teranyomi atas kinerja pemkot," terangnya.

Selain Kota Surabaya, adapun 30 kota dan kabupaten se-Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan opini WTP hasil dari LKPD tahun 2016 antara lain, Gresik, Blitar, Jombang, Lamongan, Lumajang, Madiun, malang, Pacitan, Situbondo, Tuban, Kediri, Mojokerto, Banyuwangi, Bojonegoro, Magetan, Ngawi dan Trenggalek. (pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog