Warga Kedurus Tolak Penggusuran

SURABAYA (Mediabidik) - Rapat sosialisasi bangunan liar disepanjang jalan Kedurus Dukuh kelurahan Kedurus dipendopo kantor kecamatan Karang Pilang Surabaya, Selasa (7/11) malam batal digelar.

Pasalnya dari beberapa SKPD maupun instansi yang di undangan diantaranya Kasatpol PP, Kapolrestabes Surabaya dan PT Agra Paripurna tidak hadir dalam acara tersebut.

Camat Karang Pilang Edi Budi Susilo mengatakan, kelompok dari pasar Kedurus Pedukuhan datang ke kecamatan memenuhi undangan bersama pemuda pancasila (PP) dan undangan ini tidak jadi dilaksanakan ditunda besok pagi di kantor Satpol PP kota Surabaya.

"Permasalahan ini sebenarnya sudah lama dan warga merasa terganggu dengan adanya lapak-lapak ini, sehingga mengganggu lalu lintas kalau pagi, juga masyarakat yang menempati lapak bukan warga Kedurus, "terangnya.

Edi menambahkan, memang disitu saya lihat banyak pendatang, ada kurang lebih 100 lapak dan berdiri sudah lama sekali.

"Yang saya ketahui tanah itu milik PT Agra, saya taunya dari dinas tanah kalau tanah itu audah dijual ke PT Agra,"ucapnya.

Sementara Eko Rusdianto warga Kedurus yang juga merupakan kordinator dari Pemuda Pancasila (PP) Karang Pilang mengatakan, hanya karena pihak satpol PP Surabaya tidak hadir lantas dijadikan dasar untuk membatalkan undangan. Padahal yang ngundang pihak camat.

"Pertemuan diagendakan lagi dengan para pihak dan Pemuda Pancasila Karang Pilang atas nama rakyat meminta pertemuan itu tetap digelar di pendopo kecamatan Karang Pilang tidak mau di lokasi yg lain."ujarnya.

Eko menegaskan, selama permasalahan tanah tersebut belum ada penyelesaian atau mediasi yang menghasilkan MOU antara rakyat pemanfaat atau penghuni tanah negara.

"Tidak boleh ada pihak-pihak yang mengusir rakyat penghuni atau pemanfaat tanah negara sesuai amanat UUPA NO.5 TH.1960. Bahwa setiap tanah yg dikuasai negara mempunyai fungsi sosial."tegasnya.

Berdasarkan informasi yang didapat, pertemuan dengan warga Kedurus dan PT Agra Paripurna perihal sosialisasi bangunan liar hari ini digelar di ruang rapat Satpol PP kota Surabaya. (pan)

Comments

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Mediabidik.com

Search This Blog