Skip to main content

Warga Kedurus Tolak Penggusuran

SURABAYA (Mediabidik) - Rapat sosialisasi bangunan liar disepanjang jalan Kedurus Dukuh kelurahan Kedurus dipendopo kantor kecamatan Karang Pilang Surabaya, Selasa (7/11) malam batal digelar. 

Pasalnya dari beberapa SKPD maupun instansi yang di undangan diantaranya Kasatpol PP, Kapolrestabes Surabaya dan PT Agra Paripurna tidak hadir dalam acara tersebut. 

Camat Karang Pilang Edi Budi Susilo mengatakan, kelompok dari pasar Kedurus Pedukuhan datang ke kecamatan memenuhi undangan bersama pemuda pancasila (PP) dan undangan ini tidak jadi dilaksanakan ditunda besok pagi di kantor Satpol PP kota Surabaya. 

"Permasalahan ini sebenarnya sudah lama dan warga merasa terganggu dengan adanya lapak-lapak ini, sehingga mengganggu lalu lintas kalau pagi, juga masyarakat yang menempati lapak bukan warga Kedurus, "terangnya. 

Edi menambahkan, memang disitu saya lihat banyak pendatang, ada kurang lebih 100 lapak dan berdiri sudah lama sekali.

"Yang saya ketahui tanah itu milik PT Agra, saya taunya dari dinas tanah kalau tanah itu audah dijual ke PT Agra,"ucapnya. 

Sementara Eko Rusdianto warga Kedurus yang juga merupakan kordinator dari Pemuda Pancasila (PP) Karang Pilang mengatakan, hanya karena pihak satpol PP Surabaya tidak hadir lantas dijadikan dasar untuk membatalkan undangan. Padahal yang ngundang pihak camat. 

"Pertemuan diagendakan lagi dengan para pihak dan Pemuda Pancasila Karang Pilang atas nama rakyat meminta pertemuan itu tetap digelar di pendopo kecamatan Karang  Pilang tidak mau di lokasi yg lain."ujarnya. 

Eko menegaskan, selama permasalahan tanah tersebut belum ada penyelesaian atau mediasi yang menghasilkan MOU antara rakyat pemanfaat atau penghuni tanah negara.

"Tidak boleh ada pihak-pihak yang mengusir rakyat penghuni atau pemanfaat tanah negara sesuai amanat UUPA NO.5 TH.1960. Bahwa setiap tanah yg dikuasai negara mempunyai fungsi sosial."tegasnya. 

Berdasarkan informasi yang didapat, pertemuan dengan warga Kedurus dan PT Agra Paripurna perihal sosialisasi bangunan liar hari ini digelar di ruang rapat Satpol PP kota Surabaya. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni