Skip to main content

Penertiban Videotron PTC Terkendala Surat Bantib Yang Tidak Jelas

SURABAYA (Mediabidik) - Penertiban 4 reklame Videotron milik JJ Advertising di bundaran PTC diperkirakan alot meski Satpol PP sudah siap melakukan pembongkaran.

Pasalnya dari hasil sidak Satpol PP dilokasi bersama rombongan Komisi A minggu lalu, menemukan kejanggalan, ternyata tanda silang yang dipasang oleh Badan Penggelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) bukan tanda pelanggaran melainkan tanda belum bayar pajak. 

Febriadhitya Prajatara Kabid Pengembangan Sumber Daya Satpol Surabaya mengatakan, saat kita sidak ke lokasi ternyata tanda silang yang dipasang BPKPD bukan tanda pelanggaran melainkan tanda belum bayar pajak. 

"Loh, inikan belum bayar pajak, kalau sudah bayar pajak, apa sudah tidak melanggar, "ucapnya, saat dikonfirmasi, Kamis (2/11).

Dia juga menambahkan, surat bantib yang dikirim BPKPD kurang detail baik, obyek lokasinya, maupun bentuk reklame dan ukurannya. 

"Intinya kami siap asal objek serta lokasi maupun bentuknya detil dijelaskan," kata Kabid Pengembangan Sumber Daya Satpol PP Surabaya.

Menurutnya, surat bantuan penertiban (bantib) dari Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) tidak menyebut detail objek yang akan ditertibkan. 

"Apalagi suratnya baru kami terima Rabu (1/11) sore, kita akan kordinasi lagi, karena kita hampir sering salah bongkar, setiap kali terima surat bantib dari BPKPD," ungkapnya.

Oleh karena itu Satpol PP akan melakukan koordinasi lebih dulu dengan BPKPD agar dalam penertiban tidak ada terjadi kesalahan objek penertiban. 

"Sekali lagi saya sampaikan kami siap, tapi hari ini kami koordinasikan dulu dengan dinas terkait (BPKPD) untuk mengetahui kepastian objek," tambah Febri. 

BPKPD Kota Surabaya telah mengeluarkan surat bantib sejak 27 Oktober terhadap 4 reklame Videotron di bundaran PTC karena tidak berizin dan tidak mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan karena tata letaknya yang terlalu dekat dengan badan jalan sehingga membahayakan pengguna jalan.(pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Hari Pahlawan 10 November

Ucapan HUT Partai NasDem ke 10