Skip to main content

Ketua DPW PPP Jatim Membenarkan Ketumnya Ditangkap KPK

SURABAYA (Mediabidik) -  Ketua DPW PPP Jatim meminta seluruh kader dan caleg PPP baik tingkat kabupaten, kota dan provinsi untuk tetap tenang dan tabah terkait ditangkapnya Ketua Umum PPP Romahurmuziy oleh KPK. 

Dihubungi melalui ponselnya, Jum'at (15/3/2019) dia mengaku sudah mendengar penangkapan Ketua Umumnya. "Ya saya sudah mendengar itu. Itu bukan di Kantor Kanwil Depag Jatim. Itu OTT nya di Hotel Bumi Surabaya. Sebab ketum memang bermalam di sana dalam rangka agenda konsolidasi partai di Jatim," kata Musyafak.

Politisi yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim ini mengaku tidak tahu saat OTT oleh KPK. "Saya tidak menemani Ketum tidur di hotel. saya pulang, dan pagi tadi baru mendengar berita itu. Kabarnya itu bersama Kakanwil Depag Jatim yang sudah definitif," tambahnya.

Romahurmuziy sendiri kata Musyafak, hadir di Jatim melakukan konsolidasi dua hari yaitu Rabu sampai Kamis ke wilayah Malang Raya, Blitar dan Kediri. Dan mengakhiri di Surabaya dengan bermalam di Surabaya. " Nah Saat di Surabaya ini, peristiwa OTT terjadi," ungkapnya lagi.

Musyafak mengaku menunggu sikap  dari DPP sebab soal Ketum menjadi ranah DPP, "Saya hanya 
koordinasi saja dengan DPP, sebab itu wilayah DPP,  yang bisa saya lakukan minta kader partai tenang dan tetap lakukan konsolidasi. Apalagi ini Pilleg sudah tinggal 1 bulan. Mereka saya himbau tetap melakukan kerja terkait Pilleg," kata Anggota Komisi C DPRD Jatim ini.

Jika masalah ini sudah jelas, DPW akan segera mengumpulkan seluruh kader dan caleg PPP seluruh Jatim," Nanti kalau sudah jelas. Saya akan kumpulkan caleg untuk menguatkan para caleg agar tetap tenang dan semangat menghadapi Pilleg nanti," pungkasnya. (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni