SURABAYA (Mediabidik) - Terdakwa perkara dugaan korupsi dana hibah jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) Pemkot Surabaya Agus Setiawan Tjong , akhirnya didudukan di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Senin (18/3/2019).Pria berusia 65 tahun yang berprofesi sebagai pengusaha ini, menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan berkas dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya.Dalam dakwaan jaksa M Fadhil dijelaskan, bahwa terdakwa diduga telah melakukan korupsi dengan cara mark up pengadaan barang dan jasa program Jasmas. "Sesuai pasal 2 dan pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi," beber jaksa.Didalam dakwaan juga diuraikan, Agus yang berperan sebagai pelaksana kegiatan diduga mengkoordinir 230 Kepala RT di Surabaya agar membelikan peralatan hajatan menggunakan dana Jasmas yang sudah dicairkan kepadanya. Dari situ, dia melebihkan harga pembelian peralatan hajatan seperti terop, kursi sampai sound system sampai Rp 4,9 miliar.Modus yang digunakan Agus untuk mengkoordinir ratusan ketua RT diduga dengan melobi enam anggota DPRD Surabaya. Melalui sejumlah anggota dewan itu, dia dikenalkan dengan ratusan ketua RT yang tak lain konstituen anggota dewan tersebut.Menanggapi dakwaan jaksa, tim penasehat hukum terdakwa bakal mengajukan sanggahan (eksepsi) yang bakal dibacakan pada sidang pekan depan."Nanti akan kami siapkan beberapa sanggahan untuk membukti klien saya tidak melakukan tindak korupsi," ujar Bernard usai sidang.Sama halnya dengan komentar Agus, kepada wartawan ia mengatakan tidak melakukan tindak korupsi. Dirinya yakin dapat lolos dari masalah hukum yang tengah dihadapi. "Lah saya sendiri merasa tidak melakukan tindak korupsi sama sekali kok," bebernya.Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi mengaku tidak mempermasalahkan pengajuan eksepsi dari terdakwa. "Itu hak dari kuasa hukum dan terdakwa untuk mengajukan eksepsi tersebut," bebernya.(opan)FotoTampak Agus Setiawan Jong, terdakwa perkara dugaan korupsi dana hibah jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) Pemkot Surabaya, saat jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (18/3/2019). Henoch Kurniawan
Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
Comments
Post a Comment