Skip to main content

Rapat Paripurna Membahas Pencairan Gaji 13

SURABAYA (Mediabidik) - Rapat paripurna DPRD Surabaya, Senin siang (24/9/2018), yang mestinya beragenda pandangan fraksi fraksi terkait rencana perubahan anggaran keuangan (PAK) tiba tiba diskors beberapa saat. Hal ini karena pimpinan sidang ketua DPRD Surabaya, Armuji menambahkan agenda sidang dengan membahas pencairan gaji ke 13.

Armuji meminta pencarian gaji ke 13 ini ikut dibahas dalam sidang paripurna yang dihadiri Wawali Wisnu Sakti Buana tersebut. Akhirnya rapat paripurna diskors untuk memberi kesempatan rapat pimpinan DPRD, rapat pejabat terkait Pemkot dan rapat masing masing fraksi.

Ikut hadir dalam rapat kilat pejabat eksekutif tersebut Wawali Wisnu Sakti Buana, Sekota Hendro Gunawan, Eri Cahyadi Kepala Bappeko dan Noer Oemarijati Kepala Bagian Perlengkapan yang datang kemudian.

Setelah sekitar 10 menit, akhirnya rapat paripurna dibuka kembali oleh Armuji. Perwakilan fraksi fraksi diminta untuk membacakan hasil rapatnya terkait gaji ke 13. Ternyata semua fraksi meminta gaji 13 segera dicairkan dalam waktu dekat.

Fraksi Partai Golkar, sesuai hasil rapat internal fraksi meminta dalam dua hari ini gaji ke 13 segera dicairkan. Sutadi ketua fraksi Partai Gerindra minta agar gaji ke 13 dipertimbangkan untuk segera dicairkan karena sudah dianggarkan di APBD.

"Kami minta selain untuk PNS gaji ke 13 ini juga diberikan kepada para pegawai outsourching," ujar politisi partai Gerindra ini. 

Sedangkan Naniek Zulfiani Ketua fraksi Handap minta segera dilakukan pembayaran gaji ke 13 dan tunjangan kinerja yang disesuaikan. Fraksi PAN, fraksi partai Gerindra dan fraksi PKS intinya juga sama. Gaji 13 segera dicairkan. 

"Sesuai aturan yang berlaku termasuk Perda 10 tahun 2017 tentang APBD 2018 yang telah menganggarkan gaji 13 segera dicairkan karena ini merupakan hak 14.432 orang PNS. Kami minta dua hari ini sudah cair," ujar Reni Astuti dari Fraksi PKS.

Yang menarik ketika fraksi PKB dipersilahkan untuk menyampaikan hasil rapat fraksinya, beberapa saat tidak ada anggota yang mau menyampaikan pendapat. Akhirnya Masduki Toha menunjuk perwakilan PKB untuk segera menyampaikan hasil rapatnya.

"Fraksi PKB sudah ada ketua fraksi yang baru, saya sebagai sekretaris mewakili menyampaikan mendukung pencairan gaji 13 agar segera cair," kata Camelia Habibah.

Setelah semua fraksi menyampaikan pendapatnya, minus fraksi PDIP, ketua DPRD Surabaya Armuji segera menindaklanjutinya dengan membuat surat keputusan.

"Saya kira segera dicairkan dalam tempo secepat cepatnya. Kita akan keluarkan surat keputusan DPRD Surabaya secepatnya," tegas Armuji.

Wawali Wisnu Sakti Buana sesaat setelah rapat singkat dengan para stafnya juga memberikan angin segar untuk pencairan gaji ke 13 ini. "Saya kira bisa dicairkan gaji ke 13, tidak termasuk tunjangan kinerja," ujarnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni