Skip to main content

Komisi E Jatim Pastikan Sekolah Gratis Tahun 2019, Tidak Terealisasi

SURABAYA (Mediabidik) - Salah satu visi misi dari Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansah yang akan menggratiskan sekolah pada tahun 2019 sepertinya tidak mungkin terealisasi, pasalnya anggaran pendidikan di tahun 2019 masih kebijakan Gubernur lama. 

H. Karimullah Daruh jadi anggota Komisi E DPRD Jatim mengatakan bahwa kalau memang ada keinginan dari Gubernur terpilih untuk menggratiskan sekolah itu sah sah saja, karena itu menjadi salah satu program Khofifah saat kampanye. 

" Namun harus jelas bagaimana implementasi dan teknisnya itu harus perlu di atur secara riil, " terang Karimullah saat di temui di ruang kerjanya, Kamis (20 /9).

Politisi asal fraksi Golkar Jatim ini juga menegaskan seperti kita ketahui bahwa di luar sana ada sekolah negeri dan sekolah swasta. Apakah sekolah gratis itu berlaku semua, karena yang menjadi urat nadi dari sekolah swasta.

Selain dari pemerintah seperti dana bos juga  butuh dana insentif guru atau honor guru yang masih berharap dari partisipasi murid atau wali murid dan tentunya beda dengan sekolah negeri. Begitu pula sekolah negeri itu juga dapat Bos, gaji guru yang PNS di tanggung pemerintah. Bahkan GTT dan PTT juga di cover oleh pemerintah provinsi.

" Jadi kayaknya tidak mungkin sekolah gratis akan teralisasi pada tahun depan, karena masih masuk anggaran pada tahun 2018. Logika tidak mungkin," pungkas Karimullah.  

Anggota Komisi E Jatim menyampaikan, sekali lagi saya tegaskan program sekolah gratis akan terlaksana pada saat gubernur baru dilantik dan masuk pada penetapan," Apakah itu masuk pada anggaran murni ataukah perubahan, Karena semua itu ada mekanismenya, " tegas pria yang maju Dapil Jember dan lumajang tersebut.  (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni